Legislator: Digitalisasi Layanan Solusi Atasi Kekurangan Pegawai

Padang, jurnalsumatra.com – Legislator Padang mengusulkan pemerintah daerah melakukan digitalisasi pelayanan untuk mengatasi kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 4.000 orang.

  Anggota DPRD Padang Budi Syahrial di Padang, Kamis mengatakan kekurangan pegawai tentu akan berdampak pada penurunan kinerja dan pelayanan.

  “Jika pemerintah kekurangan pegawai tentu pelayanan yang diberikan ke masyarakat juga kurang memuaskan. Apalagi kekurangannya melebihi 4.000 orang. Sementara masyarakat yang membutuhkan pelayanan ribuan orang,” kata dia.

  Untuk itu ia menyarankan kepada pemerintah kota supaya melakukan digitalisasi pelayanan yang membantu meminimalkan pemakaian tenaga pegawai.

  “Sebetulnya di era digital ini kita lebih dimudahkan. Seharusnya pemerintah memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin,” kata dia.

  Menurut dia salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan penggunaan tenaga pegawai ialah menggunakan pelayanan secara dalam jaringan (online).

  Selain itu pemkot diharapkan menempatkan kembali para pegawai sesuai profesinya.

  Ia juga mendukung program pemerintah tentang penggunaan aplikasi e-kelurahan untuk mempermudah warga Kota Padang saat mengurus dokumen kependudukan.

  “Saya mendukung pemerintah yang telah menerapkan e-kelurahan. Program tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk meminimalkan pemakaian tenaga pegawai,” kata dia.

  Akan tetapi ia menyayangkan karena baru 11 kelurahan yang menggunakan aplikasi tersebut. Untuk itu ia mendesak pemerintah agar segera menerapkan di seluruh kelurahan di Kota Padang.

  “Kelurahan juga merupakan salah satu bagian dari pemerintahan yang banyak kekurangan pegawai,” kata dia.

  Sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang mengungkap pemerintah setempat kekurangan pegawai lebih dari 4.000 orang.

  “Berdasarkan analisis jabatan, Pemerintah Kota Padang kekurangan pegawai lebih dari 4.000 orang. Sedangkan jatah untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) saat ini hanya 375 orang,” kata Sekretaris BKPSDM Padang Editiawarman di Padang, Rabu.

  Ia mengatakan sebetulnya pemerintah Kota Padang juga tidak menginginkan kekosongan jabatan tersebut. Namun banyak prosedur yang harus dilakukan untuk pengisian bahkan untuk perizinan harus disetujui pemerintah pusat.(anjas)