Legislator Minta Pemprov Terbuka Terkait Pendalaman Alur

    Batam, jurnalsumatra.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution meminta pemerintah provinsi untuk terbuka tentang rencana pendalaman alur di perairan Kabupaten Karimun dan Perairan Pulau Galang Kota Batam.
“Jangan sampai ini hanya akal-akalan untuk penambangan pasir laut dibuka yang tidak jelas status hukumnya. Sampai saat ini, larangan pasir laut masih belum dicabut,” kata Surya Makmur Nasution di Batam, Kepri, Jumat.
Pemerintah harus menjelaskan mengapa pendalaman alur itu harus dilakukan, apa keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung masyarakat sekitar, kata dia.
Menurut dia, pemerintah harus transparan dalam membuat kebijakan. Pemerintah tidak boleh bermain-main dengan potensi bahari di provinsi yang 94 persen wilayahnya laut itu.
“Jangan ini dijadikan tameng untuk bolehnya penambangan pasir laut,” kata dia.

     Bila memang pendalaman alur memiliki potensi bisnis yang besar, sehingga  pemerintah harus menjelaskan misalnya, akan ada kegiatan alih kapal, apa saja target ekonominya yang menguntungkan masyarakat.
Pemerintah juga harus memikirkan dampak negatif untuk lingkungan, mengingat perairan Pulau Galang adalah wilayah terumbu karang.
“Kepentingan ekonomi tidak semata-mata menjadi tujuan. Dipikirkan, adil atau tidak untuk masyarakat, biota laut menjadi hancur, nelayan tidak bisa memanfaarkan laut,” kata dia.
Hal senada dikatakan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat terdampak bila pendalaman alur diteruskan.
Ia meminta pengusaha yang terkait dengan rencana itu untuk menyalurkan CSR untuk masyarakat.
“Harus dipikirkan dampak dari kegiatan yang dilakukan sehingga perlu diperhatikan masyarakat yang terdampak melalui CSR,” kata Amsakar.(anjas)

Leave a Reply