Liputan Pilkada Pamekasan Mengacu Ketentuan Dewan Pers

   Pamekasan, jurnalsumatra.com – Ketentuan Dewan Pers menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Jawa Timur terkait media yang menjadi partner publikasi dan wartawan yang perlu ditemui institusi penyelenggara pemilu itu dalam menyampaikan siaran pers yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
“Terkait liputan dan siapa yang harus menjadi media partner di Pilkada Pamekasan ini, acuan kami adalah ketentuan Dewan Pers,” kata Komisioner KPU Pamekasan Moh Syamsul Muarif di Pamekasan, Jumat.
Ia menjelaskan, hal itu dilakukan karena akhir-akhir ini marak bermunculan media-media baru yang belum jelas statusnya, baik dari sisi hukum perusahaan media, maupun dari sisi kompetensi wartawan.
Bahkan, beberapa diantaranya tidak mencantumkan alamat kantor, sebagaimana menjadi prasyarat utara media daring sebagaimana diatur pedoman Dewan Pers. Belum lagi, kompetensi wartawan yang diterjunkan masih diragukan.
Data organisasi profesi wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menyebutkan, dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2018 ini, setidaknya sudah ada lima media baru jenis daring yang ada di Pamekasan.
Sebagian diantara kelima media tersebut, menerjunkan wartawan layaknya media-media yang arus utara lainnya. Mereka melakukan liputan, dan memproduksi berita di medianya, serta menampilkan iklan, layaknya media publik pada umumnya.

    Oleh karenanya, jika ada wartawan yang datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, maka institusi ini akan mengecek terlebih dahulu di situs Dewan Pers, yakni pada laman dewanpers.or.id/data/perusahaanpers.
Ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media tersebut sudah terdata atau tidak.
Bagi media yang belum terdata di Dewan Pers, maka KPU selanjutnya melakukan koordinasi dengan organisasi profesi yang telah diakui oleh Dewan Pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ataupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sebab tiga organisasi tersebut merupakan organisasi resmi yang diakui oleh negara melalui Dewan Pers.
Langkah ini dilakukan KPU untuk memastikan apakah media dan wartawan yang mengaku dari media yang belum terdata di laman Dewan Pers itu resmi atau tidak, karena prosedur pengajuan menjadi anggota profesi wartawan resmi yang diakui oleh Dewan Pers (PWI, AJI dan IJTI) harus berbadan hukum yang ditunjukkan dengan bukti salinan badan hukum media dimaksud.
Apalagi, belum lama ini situs Dewan Pers merilis tentang banyak media abal-abal yang muncul menjelang pelaksanaan pilkada, seperti yang ditemukan pada Pilkada di Jawa Barat.
Sementara, untuk menjaga akurasi dan pemberitaan yang bertanggung jawab, KPU juga mengutamakan pada wartawan yang telah lulus uji kompetensi wartawan (UKW) atau uji kompetensi jurnalis (UKJ).
“Tapi khusus syarat ini, bukan merupakan syarat mutlak, karena berdasarkan data di sejumlah institusi pemerintah di Pamekasan, dari sekitar 80-an lebih wartawan/jurnalis terdaftar, hanya sekitar 24 orang yang mengikuti dan lulus uji kompetensi wartawan/jurnalis yang digelar oleh Dewan Pers,” katanya, menjelaskan.
Syamsul menjelaskan, untuk mengetahui wartawan telah lulus uji kompetensi kini sudah bisa dilihat langsung di situs Dewan Pers, yakni pada dewanpers.or.id/data/sertifikasi_wartawan, baik uji kompetensi yang dilakukan organisasi profesi wartawan, perusahaan media, ataupun uji kompetensi yang digelar oleh perguruan tinggi umum yang memiliki jurusan komunikasi. (anjas)

Leave a Reply