Lombok Tengah Akan Bentuk Desa Sadar Kerukunan

    Lombok Tengah, jurnalsumatra.com – Kementerian Agama akan membentuk desa sadar kerukunan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, setelah melalui berbagai kajian terutama kesiapan daerahnya.
“Lombok Tengah merupakan kabupaten kedua yang membentuk desa sadar kerukunan. Sebelumnya di Kabupaten Lombok Utara pada 2017,” kata Kepala Sub Bagian Hukum Hukum dan Kerukunan Umat Beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Suardi, di Lombok Tengah, Jumat.
Kemenag menjalankan program Desa Sadar Kerukunan yang bertujuan untuk memantapkan kerukunan antarumat beragama yang dilatarbelakangi multikultural.
Suardi mengatakan persiapan pembentukan dan pemilihan desa menjadi tanggung jawab Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Tengah. Pasalnya, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran langsung ke daerah.
Proses pembentukan dilakukan melalui rapat dan dialog para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Tengah, bersama dengan Kemenag setempat.

Dari pertemuan tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama tentang desa yang layak dari sisi kemajemukan umat beragamanya.
“Kemenag Provinsi NTB juga ikut memberikan masukan, di samping menyampaikan petunjuk teknis yang belum turun dari pusat,” ujarnya.
Berbeda dengan pembentukan di Kabupaten Lombok Utara, menurut dia, penentuan Desa Sadar Kerukunan dilakukan oleh FKUB Provinsi NTB, bersama Kemenag NTB. Pasalnya, kabupaten termuda itu merupakan daerah pertama yang melaksanakan program dan menjadi percontohan.
Para tokoh lintas agama tingkat provinsi kemudian menetapkan Desa Tanjung sebagai percontohan kawasan sadar kerukunan umat beragama karena dianggap memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi.
“Awalnya Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tapi desanya dominan satu agama,” ucap Suardi.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika desa sadar kerukunan sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Tengah, akan dilanjutkan dengan berbagai program yang sifatnya menjaga keharmonisan antarpemeluk agama.
Misalnya, silaturahmi dan dialog rutin tokoh lintas agama. Anggaran untuk kegiatan semacam itu sudah disediakan pemerintah pusat melalui Kantor Kemenag di kabupaten/kota.
“Silaturahmi dan dialog adalah cara efektif untuk menjaga kerukunan. Dan kami berharap pemerintah kabupaten/kota juga berperan,” kata Suardi.(anjas)

 

Leave a Reply