LPJKD: Perpres Baru Lindungi Kontraktor Dari Pidana

     Makassar, jurnalsumatra.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulawesi Selatan Hasbi Syamsu Ali menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sudah berpihak dan melindungi kontraktor dari sanksi hukum.
“Alhamdulillah, setelah kami baru-baru ini, semangat yang ingin terus membangun bangsa ini dituangkan dalam aturan dengan ruangan para kontraktor,” ujar Hasbi Syamsu Ali di Makassar, Kamis.
Dia menyatakan kegiatan seminar nasional tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan mereka yang digelar untuk menyosialisasikan kepada semua pihak yang terkait dengan peraturan yang berfokus pada kualitas pembangunan infrastruktur.
Hasbi menjelaskan Perpres ini akan dilakukan untuk para panglima atau kontraktor dalam bekerja tanpa harus dihantui oleh perkara pidana karena adanya segelintir pihak-pihak yang melaporkan pekerjaan bagi aparat hukum.
“Teman-teman sudah bisa fokus kerja dan bisa tingkatkan kualitas pekerjaannya. Yang pasti ada kontrak dan pekerjaan harus sesuai dan tidak ada yang sesuai, maka ada yang lain yang harus dijalankan agar kembali mengerjakan proyek sesuai dengan spesifikasi pekerjaan,” katanya.

Menurut dia pekerjaan tentang konstruksi tidak akan dilakukan karena kontrak kerja telah mengaturnya. Namun, proyek bisa masuk proses hukum jika ditemukan ada pelanggaran sesuai undang-undang.
Ia mencontohkan proyek-proyek yang dimulai dengan proses seperti halnya sogok-sogok yang dilakukan dengan penggelembungan harga atau mark up, maka hal yang murni adalah pidana dan bisa diproses pidana.
“Kalau ada sogok-sogokan dalam mendapatkan proyek kemudian ada mark up dan juga sudah ada. Jika ada kesalahan, maka itu harus bekerja dengan tepat,” terangnya.
Selain itu, dia menjelaskan jika Perpres yang baru mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018, di mana ada 12 Wilayah yang baru dalam Perpres tersebut.
Beberapa diantaranya tentang uang (nilai uang), pekerjaan yang berhubungan dengan pengadaaan tipe-tipe sesuai dengan tujuan, tugas pada aspek perencanaan, pembuatan paket, pemberian insentif paket sejenis, dan pengenalan swakelola untuk ormas.
Selain itu, juga tentang repeat order atau pemesanan berulang untuk konsultan, dan refresh order untuk harga terbaik.(anjas)

Leave a Reply