Madani: Keterbukaan Data Untuk Capai Komitmen NDC

     Jakarta, jurnalsumatra.com – Direktur Eksekutif Madani M Teguh Surya mengatakan keterbukaan data sangat penting dalam pelaksanaan pengendalian perubahan iklim sehingga bisa mencapai komitmen Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC).
“Keterbukaan data dan informasi ini penting karena bencana iklim bukan mitos tapi fakta mengerikan. Suka atau tidak kita harus menerimanya dan agar adil maka semua bergerak melakukan mitigasi perubahan iklim,” kata Teguh dalam pertemuan nasional para pihak dalam pelaksanaan NDC di sektor kehutanan di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, setiap pemangku kepentingan mempunyai pengalaman berbeda dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. Sehingga memang pelaksanaan teknis di lapangan tidak ingin diseragamkan, tapi tetap harapannya pengalaman itu bisa dibagikan untuk bisa mendapatkan hasil bersama.
Kondisi lima tahun terkahir, ia mengatakan pemangku kepentingan termasuk Kementerian/Lembaga hingga Organisasi Masyarakat Simpul sudah memiliki perencanaan pengendalian perubahan iklim. Tapi sangat disayangkan upaya yang dilakukan tidak saling terhubung, sehingga tidak jarang justru menjadi kontraproduktif.

       Data dan informasi terkait perencanaan, terkait pemberian ijin, data atribut hutan termasuk hasil inventarisasi sosial di sana perlu diberikan ke masing-masing pemangku kepentingan yang mengerjakan upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor kehutanan dan pertanian. Maka transparansi dan kolaborasi benar-benar diharapkan bisa dijalankan untuk bisa mencapai target NDC Indonesia.
“Ide sederhananya, harusnya setiap pemangku kepentingan saling mendukung. Harapannya Madani bisa ikut berperan menjembatani pengetahuan satu dan lainnya sehingga terhubung untuk mencapai satu tujuan NDC,” lanjutnya.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Emma Rachmawati mengatakan sejauh ini aturan pelaksanaan NDC sedang dibuat. Dirinya belum bisa memastikan kapan aturan itu selesai sehingga bisa dijalankan di daerah.
Maka sejauh ini posisi pelaksanaan NDC Indonesia, menurut dia, sedang berjalan dengan pendekatan per sektor. Tiap sektor nantinya harus bertanggung jawab di tingkat nasional, bukan per daerah sehingga akan mudah menghitung secara nasional.(anjas)

Leave a Reply