MAKI Akan Ungkap Dugaan Korupsi APBD OI 2007-2010

Palembang, jurnalsumatra.com – Menyikapi mandegnya proses penyidikan dugaan korupsi  pengerjaan proyek tahun jamak (multi years) senilai Rp 324 miliard di Kabupaten Ogan Komering IlirSumatera Selatan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan melakukan upaya hukum untuk pengungkapan perkara dugaan korupsi tersebut.

Berawal dari interupsi salah seorang anggota Dewan Kabupaten Ogan Ilir pada sidang paripurna mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OI tahun pada tahun 2010 (Kamis 14/7/2011).

“Saya ingin agar untuk persoalan Perda pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan tahun jamak untuk dibahas secara khusus dalam sebuah rapat khusus. Hal itu juga terkait telah keluarnya hasil audit dari auditor negara,” sebut Addinul ditemui usai sidang paripurna saat itu (Kamis 14/7/2011).

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor  27 tahun 2006   tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan  Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak  untuk masa 4 (empat) tahun anggaran pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangungan dan peningkatan jalan dan jembatan dengan konttrak tahun jamak adalah selama 4 (empat) tahun dimulai dari tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010.

Selanjutnya pada ayat (2) menerangkan Dana pelaksana pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksid pada Pasal 4 bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian sebagai berikut  APBD Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 65.000.000.000,- kemudian pada APBD Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 86.448.300.000,- selanjutnya pada APBD Tahun anggaran 2009 sebesar Rp 86.448.300.000,- dan terakhir pembayaran pada APBD Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 86.448.400.000,-

Namun pada pelaksanaan pekerjaan terjadi pemutusan kontrak karena diduga terjadi  kegagalan konstruksi dan sehingga rencana pembayaran kontrak kerja menjadi berkurang karena ada bagian konstruksi tidak dilanjutkan, Dinyatakan MAKI Sumsel dalam siara persnya.

“Namun anehnya pada tahun 2010 menurut anggota Dewan “Addinul” ada pembayaran sebesar Rp. 190.153.895.565 sedangkan berdasarkan Perda No. 27 adalah sebesar Rp. 86.448.400.000 atau terdapat selisih sebesar Rp. 103.705.495.565,” ucapnya.

MAKI Sumsel dalam siaran persnya menyatakan “Penyelenggara negara di larang mengeluarkan anggaran tanpa dasar hukum dan melanggar peraturan perundangan dimana perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk membayar fihak ketiga yang tidak mengacu ke Peraturan Daerah”.

Kepres No. 80 lebih sfesifik menjelaskan pada pasal 26 dimana Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah Bupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00,” Dinyatakan MAKI dalam siaran persnya.

Proyek tahun jamak Ogan Ilir 2007 sampai dengan 2010 menjadi tanggung jawab Bupati Ogan Ilir saat itu “MY” yang saat ini menjadi Wagub Sumsel dan Kepala Dinas PU BM Ogan Ilir  saat itu “M” yang juga calon kuat Kepala Dinas PU BM dan Penataan Ruang Prov Sumsel secara formil dan materil.

Dugaan kelebihan pembayaran sebesar kurang lebih Rp. 103 milyard harusnya menjadi salah satu alat bukti terjadinya dugaan tindak pidana korupsi disamping alat bukti lainya seperti kondisi badan jalan yang rusak berat setelah selesainya pengerjaan proyek tersebut.(fery Kurniawan)

Leave a Reply