MAKI Gugat Undang Undang Corona

Palembang, jurnalsumatra.com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA,  mengajukan gugatan terhadap Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ke Mahkamah Konstitusi.

Mengingat gugatan sebelumnya terkait Perppu 1/2020 telah gugur karena  objek gugatan berubah “Perpu 01 /2020” menjadi Undang-Undang.

“Atas telah resminya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, maka pada hari ini kami langsung melakukan pendaftarkan gugatan atau judicial review pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020 dan telah dimasukan dalam sistem online web Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran ini tercatat dalam register Nomor 130/PAN.OLINE/2020,” ucap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Senada dengan koordinator MAKI, Deputy MAKI Sumsel “Feri Kurniawan” berpendapat, “Pemerintah terkesan mempercepat mengundangkan Perpu 01/2020 untuk menghindari objeck gugatan yaitu Perpu Corona di batalkan oleh Hakim MK terutama pasal 27”, ucap Feri.

“Perpu ini berpotensi bertentangan dengan Undang – undang Dasar 1945, KUH Pidana dan UU Tipikor dengan memberikan imunitas terhadap orang – orang yg diduga menilep uang negara dengan alasan di gunakan untuk kepentingan penanggulangan Covid 19”, ucap Feri lebih lanjut.

“Patut diduga hal ini terkait dengan program tutorial berbasis IT yg diduga melibatkan mantan stafsus milenial dan salah satu petinggi Parpol sehingga diduga potensi tindak pidana korupsi harus di eleminir dengan aturan perundangan yg memproteksi tindakan yg salah dan berpotensi tindak pidana korupsi”, ucap Feri selanjutnya.

“Adalah omong kosong kalau Perpu ini tidak memproteksi tindakan melanggar hukum, laporan masyarakat tentang adanya korupsi dana Covid 19 akan di mentahkan oleh APH dengan dasar pasal 27 Perpu Corona”, ucap Feri Deputy MAKI kemudian.

“Coba anda hitung berapa ratus Trilyun dana penanggulangan Covid 19, APBD, APBN, Dana Desa dll dengan potensi tilep 10% saja maka negara berpotensi dirugikan puluhan trilyun tanpa bisa di tindak lanjuti”, Pungkas Feri Deputy MAKI.

Masyarakat yang perduli dengan pemberantasan korupsi sebaiknya mendukung apa yang dilakukan MAKI karena inilah payung terakhir pencegahan tindak pidana korupsi dana musibah covid 19.

Belajar dari dugaan korupsi dana BRR Aceh bantuan asing yang tidak bisa di lanjutkan ke proses hukum karena proteksi seperti Perpu Corona ini. (kur)