MAKI Heran Gubernur Sumsel Selalu Dimeja-hijaukan

Palembang, jurnalsumatra.com – Deputy MAKI Sumsel Heran Gubernur Sumsel selalu dimejahijaukan. Kali ini Gubernur Gubernur Sumsel kembali digugat ke PTUN Palembang karena diduga melantik anggota Komisi Informasi Publik (KIP) yang berasal dari Parpol. Serta penggugat juga menilai adanya anggota Timsel yang juga diduga Anggota Parpol tertentu.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya SK Gubernur Sumsel No.239/KPTS/Diskominfo/2020 tentang Keanggotaan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024 menjadi materi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.

Gugatan diterima Panitera Muda PTUN Palembang, Rina Zaleha, SH bernomor : 31/6/2020/PTUN-PLG, tanggal 8 Juni 2020. Dimana Penggugat adalah Herlambang, SH, MH, peserta seleksi Komisi Informasi Provinsi Sumsel, yang juga mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel 2015-2019.

Objek gugatan adalah SK Gubernur Sumsel  No.239/KPTS/Diskominfo/2020 tentang Keanggotaan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024. SK yang disinyalir cacat hukum karena menetapkan dan melantik komisioner KIP yang disinyalir partisan parpol tertentu.

Materi gugatan tertulis setebal 16 halaman dimana penggugat minta hakim TUN menerima seluruh gugatan dan menyatakan SK Gubernur tersebut batal  atau tidak sah.

Selanjutnya penggugat juga meminta Gubernur Sumsel mencabut SK Komisi Informasi Sumsel tersebut serta menghukum Gubernur membayar biaya pengadilan.

Dalam pokok perkara, Tergugat diduga melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan. Yaitu melanggar Pasal 8 ayat 1, huruf c, Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Tim Seleksi (Timsel) diharuskan non partisan parpol dan atau 5 tahun sudah non aktif dari kepengurusan  parpol .  Peserta seleksipun demikian, sudah non aktif dari  keanggotaan parpol ataupun pengurus parpol selama lima tahun.

Penggugat “Herlambang” didalam materi gugatan menyebut ada anggota pansel merupakan anggota parpol yang belum genap lima tahun non aktif.

Menurut penggugat ada dugaan anggota Tim Seleksi (Timsel) atas nama H. Amiruddin Nachrawi, merupakan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel periode 2017-2024.

Selanjutnya Herlambang juga menyatakan pada proses rekrutmen berdasar SK Timsel No.1/Timsel-KI/SS/V/2019 dengan jelas disebutkan bahwa peserta seleksi tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Patut diduga ada dua orang dalam nomenklatur SK Gubernur, adalah anggota Parpol, yaitu M. Fathony SE calon legislatif dari Partai Demokrat pada Pemilu 2019 untuk DPRD Sumsel, dan Joemartine Chandra, SH, merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ogan Ilir pada Pemilu 2014.

Di dalam materi gugatan dinyatakan juga salah satu komisioner KIP yaitu A. Kori Kunci, SH, yang terpilih menjadi ketua KIP Sumsel 2020-2024 terpilih karena kedekatan dengan Gubernur Sumsel. Disebutkan bahwa Kori Kunci merupakan pensiunan PNS dari OKU Timur, yang pada waktu Herman Deru menjadi Bupati OKU Timur  menjabat Asisten I Pemkab OKU Timur.

Menurut Herlambang SK Gubernur Sumsel tersebut, selain tidak cermat, juga diduga kuat bermasalah dalam proses uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di Komisi I DPRD Sumsel yang diduga kuat melanggar Pasal 30 ayat 2 UU No.14/2008 tentang KIP, yaitu pada frasa jujur dan objektif.

“Oleh karena itu, saya mengajukan gugatan ke PTUN memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan SK tersebut,” pungkas  Herlambang.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel dalam siaran persnya menyatakan keheranannya atas gugatan Herlambang. “Gugatan Herlambang menunjukkan ada masalah dalam pemahaman hukum  pejabat  terkait proses pengangkqtan timsel dan seleksi calon komisioner”, ucap Feri Deputy MAKI.

“Dan ini seakan tradisi yg tercipta secara instan dan diduga terjadi  berulang – ulang”, ucap Feri Deputy  MAKI Sumsel terheran – heran.

“Seperti halnya pengangkatan PLT Ass 1 dari Widyaswara yang melewati usia 60 tahun oleh BKD Sumsel dan diduga adanya pengangkatan pengurus BUMD yang berstatus keluarga penguasa yang diduga melanggar undang – undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran pemerintahan yg bersih dan bebas KKN”, ucap Feri kembali.

“MAKI sangat Heran dan sangat prihatin dengan adanya  ASN Sumsel yang terkesan tidak layak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama namun memaksakan diri menjabat posisi jabatan itu”, pungkas Feri Deputy.

Adalah janji politis Kepala Daerah terpilih untuk tim pemenangan atau timses untuk menduduki jabatan tertentu atau mendapatkan paket – paket proyek dan itu sudah suatu tradisi dan kelaziman.(kur)