MAKI SUMSEL : Pemecatan Nakes RSUD OI Beraroma Korupsi

Palembang, jurnalsumatra.com – DPRD Ogan Ilir di datangi Ratusan nakes RSUD Ogan Ilir  yang menyampaikan tuntutanya atas  ketidaktransparanan Direktur RSUD OI dalam  pembiayaan penanganan Covid-19, hari Senin (18/05/2020)

Ratusan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir (Nakes OI)  yang  berdemo ke Komisi IV DPRD OI, menuntut dana  kesejahteraan dalam penanganan  Virus Corona di Ogan Ilir.

Aksi damai ini berujung pemecatan, 109 nakes seperti perawat, bidan, sopir ambulans, analis dan petugas kesehatan RSUD Ogan Ilir di pecat manajemen RSUD Ogan Ilir.

Mereka dipecat secara tidak hormat oleh Bupati Ogan Ilir H.M. Ilyas Panji Alam. Pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan  (SK) Bupati No.191/KEP/RSUD/2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat tenaga medis honorer RSUD Kabupaten OI yang ditetapkan di Indralaya pada Rabu malam (20/5/2020) dan di tanda tangani oleh Bupati OI HM.Ilyas Panji Alam.

“Saya akui memang pak bupati telah menandatangani surat pemecatan tadi malam terhadap 109 tenaga honor di RSUD Ogan Ilir,” kata Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ogan Ilir (OI), dr. Roretta Arta Guna Riama saat dihubungi media ini via ponselnya, Rabu (20/5/20) malam.

Deputy MAKI Sumsel “Feri Kurniawan” memberikan pendapatnya terkait pemecatan honorer kesehatan OI ini, “Para Nakes merupakan Garda terdepan penanganan pasien covid 19 dan sudah sewajarnya di berikan insentif dan sarana memadai”, ucap Feri Deputy MAKI.

“Tuntutan mereka adalah hal yang wajar karena mereka dibebani tugas maha berat, berhadapan dengan virus paling mematikan di dunia Corona”, ucap Feri Deputy MAKI lebih lanjut.

“Mungkin permintaan Nakes agar RSUD OI transfaran dalam penggunaan dana APBD OI pada penanganan pasien Covid 19 menyebabkan ketersinggungan Pemkab OI”, ucap Feri Deputy MAKI kembali.

“Penggunaan dana APBD dan APBN untuk penanganan dampak covid 19 sangat rawan penyimpangan karena  Perpu Corona yg sudah di undangkan melindungi pelaku pidana korupsi dana covid 19”, ucap Feri kembali.

“Pemecatan ini terkesan tergesa – gesa dan diduga ada potensi penyimpangan penggunaan dana APBD dalam penanganan covid 19”, jelas Feri

“Saat ini MAKI sudah mendaftarkan gugatan kedua ke MK terkait Perpu Corona yg berubah menjadi Undang undang dan mudah2 Hakim MK menganulir pasal 27 yg memberi kekebalan hukum kepada pelaku korupsi dana corona 19”, pungkad Feri Deputy MAKI.

Sangatkah keji dan wajib dihukum berat orang – orang yg mengambil keuntungan di kala semua orang dalam kesusahan dan memanfaatkan celah undang undang untuk memperkaya diri sendiri.(kur)