Masyarakat Badui Desak Pemerintah Akui “Selam Wiwitan”

    Lebak, jurnalsumatra.com – Masyarakat Suku Badui yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mendesak pemerintah mengakui “Selam Wiwitan” dan dicantumkan dalam dokumen kependudukan.
“Kami sudah bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, namun belum ada kejelasan soal pengakuan kepercayaan masyarakat Badui,” kata tokoh Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Saija di Lebak, Selasa.
Selama ini, kepercayaan masyarakat Badui tidak diakui secara legal formal karena tidak tercantum dalam dokumen kependudukan.
Padahal, kepercayaan masyarakat Badui sudah lama dan turun temurun mempercayai keyakinan “Selam Wiwitan”.
Bahkan, sejak tahun 1970-2013 kepercayaan masyarakat Badui pada kolom KTP tercantum “Sunda Wiwitan”.
Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah dapat kembali mencantumkan kepercayaan masyarakat Badui.
Masyarakat Badui sangat terpukul setelah kolom di KTP elektronika dihapus dan dikosongkan.
“Kami menyesalkan pengosongan kolom itu pada KTP elektronik, sebagai negara menjamin semua kepercayaan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, masyarakat Badui sudah mendatangi Kantor Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Kedatangan tersebut untuk mengetahui soal larangan tertulis mencantumkan kepercayaan Selam Wiwitan pada identitas KTP.
Selama ini, negara Indonesia sangat pluralisme dan pemerintah wajib melindungi termasuk kepercayaan yang dianut masing-masing.

    “Kami berharap warga Badui bisa diakui di Tanah Air,” katanya.
Santa (40) warga Cipiit Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak mengatakan selama ini masyarakat Badui terus memperjuangkan hal itu.
Sebelumnya, kepercayaan masyarakat Badui tercantum dalam kolom KTP yaitu Sunda Wiwitan.
Namun, saat ini kolom itu Badui dihapus dan dikosongkan pada KTP tersebut.
“Kami merasa malu sebagai warga Indonesia tidak memiliki kepercayaan setelah pada KTP dihapus dari sebelumnya Sunda Wiwitan,” katanya.
Santa mengaku saat ini tidak memiliki identitas KTP meski warga negara Indonesia karena kepercayaan Sunda Wiwitan tidak tercantum pada kolom KTP. Apabila berpergian keluar daerah hanya membawa surat keterangan yang dikeluarkan aparat desa.
Namun, pihaknya tetap selalu membawa identitas KTP lama dengan menganut kepercayaan Sunda Wiwitan.
Sementara itu Wakil Jaro Kampung Cibeo, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Ayah Mursid, mendesak pemerintah mengakui “Selam  Wiwitan” yang dianut warga Badui dicantumkan pada kolom KTP.
Menurut dia, masyarakat Badui merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami sangat senang adanya PAK-HAM PAPUA yang akan membela dan memperjuangkan kepercayaan Selam Sunda Wiwitan,” katanya.(anjas)

Leave a Reply