Masyarakat Dateline Kades Perangai Atau Tempuh Jalur Hukum

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Tindaklanjut pertemuan masyarakat dengan Kepala Desa (Kades) beserta perangkat Desa Perangai, Kecamatan Merapai Selatan, Lahat, yang sampai saat ini belum temui titik terang, nampaknya, akan berlari kerana hukum.

Persoalan masyarakat ingin meneruskan kejalur hukum, dikarenakan oknum kepala desa (Kades) Perangai, terkesan seperti tidak menanggapi permasalahan selama ini. Dengan bukti beberapa kali pertemuan sejak 24 Juli 2018 lalu. Dan rapat pada Selasa (7/8/2018) kemarin, rapat kembali digelar masyarakat dan beberapa anggota dan Ketua BPD, ketua pendamping dana desa, sedangkan, Kades sendiri berdalih ada rapat dikantor Kecamatan.

Walaupun tidak ada kepala desa, rapat koordinasi yang dipusatkan dikantor Balai Desa Perangai itu yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dan berakhir pukul 13.00 WIB, dengan dihadiri puluhan warga tetap berjalan.

Tujuan dari pertemuan, disebabkan Carut Marut di Desa ini, mulai dari penggunakan Dana Desa sejak Tahun 2016 – 2018 tidak adanya keterbukaan, uang Fee dari perusahaan, dan masih banyak lagi persoalan persoalan yang lain penggunaannya tidak transparan.

“Terus terang, selama saya menjabat ketua BPD desa Perangai, dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa saya tidak pernah dilibatkan, ” jawab Edwin saat dimintaki tanggapannya oleh masyarakat.

Lebih mirisnya lagi, Cap BPD ada dirumah, tapi, selama beberapa tahun ini dalam pembuatan Laporan tidak pernah Kepala Desa memanggil dirinya untuk menyampaikan hasil Laporan setiap tahunnya dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Saya tidak bisa berbuat banyak, sudah sering apa yang dikeluhkan masyarakat kami sampaikan dengan kades. Selalu memberi jawaban tunggulah tunggulah dan tunggulah. Disini saya sampaikan kepada masyarakat, selama penggunaan dana desa saya tidak pernah dilibatkan oleh Kades, ” tutup Edwin dengan lantang, seraya menambahkan, biar semuanya jelas terserah seperti apa keinginan masyarakat.

Kembali warga bertanya, kepada Ketua BPD desa Perangai, mengapa Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Papan Informasi atau Baliho penggunaan dana desa tidak dipasang. Dijawab lagi Edwin, selama berjalannya dana desa sejak beberapa tahun lalu, sampai sekarang tidak pernah dipasang.

“Sudah biar jelas kita tunggu kades Perangai hadir. Biar bisa memberikan penjelasan lebih rinci dan akurat,” terangnya, dan dijawab warga apabila tanggal 15 Agustus ini kades tidak memberikan jawaban dienam poin itu, maka persoalan yang ada didesa perangai akan menempuh jalur hukum.

Selesai ketua BPD, warga kembali melempar pertanyaan kepada Wanopi Hamid SE selaku ketua pendamping dana desa, dirinya selaku wakil rakyat siap disegala bentuk bidang, asalkan tidak benturan dihukum.

“Saya megang lima desa. Tapi hanya desa Perangai inilah menghadapi persoalan yang cukup memprihatinkan. Sudah rapat tiga kalu tapi belum juga temui titik terang. Padahal undangan resmi sudah dilayangkan kepada Kepala Desa, tapi tetap tidak bisa hadir.

Terakhir acara, masyarakat ribut bahwa mereka selama ini sudah seperti dibodoh bodohi oleh Kepala Desa (Kades) Perangai. Oleh sebab itu, enam poin yang dituangkan dalam berita acara harus dijelaskan Kades tanggal 15 Agustus ini, apabila tidak maka lebih baik persoalan carut marut desa perangai ditempuh jalur hukum saja.

Sementara, kepala desa (Kades) Perangai Antoni, dikonfirmasi terkait carut marut persoalan didesanya, membantah atas apa yang dituduhkan oleh masyarakat. “Untuk penggunaan dana desa kita sesuaikan dengan petunjuk tehknis yang ada,” jelasnya.

Diungkapkan Antoni, protesan yang dilayangkan warganya itu diangapnya enten. Sebab, dirinya menilai kumpulan tersebut, tidak sepantas karena KK desa Perangai berjumlah 2000 ribu/jiwa.

Ketika disinggung soal dikemanakan Uang Fee dari perusahaan yang diterima perbulan 3,5 juta, dugaan pemalsuan tanda tangan ketua BPD Desa Perangai, dan dikemanakan uang Fee 2,5 persen dari PT ERA selama ini. Dijelaskan Antoni, untuk pemalsuan tanda tangan ketua BPD dirinya, secara tegas membantah dan tidak pernah merasa memalsukan.

“Jadi, untuk laporan penggunaan dana desa saya memakai anggota BPD Desa Perangai lainnya. Termasuk cap BPD tersebut, ” urai Antoni.

Sedangkan, uang Fee setiap bulannya itu sudah dibagikan masing masing Kepala Dusun (Kadus) lalu, dibagikan lagi kewarganya. Lalu, untuk beberapa poin ditanya warga sudah dijawab waktu digelar pertemuan belum lama ini.  “Bagi saya protesan itu biasa saja. Sayapun sudah sampaikan dengan masyarakat silakan mau diberitakan kemana itu lahatonline, maupun TV One. Karena yang berhak memastikan salah atau tidaknya saya dalam menggelolal dana desa Inspektorat dan BPKP Pusat, ” katanya, warga tidak tau ketika saya ada tamu, teman teman LSM, dinas Inspektorat masih tetap dikasih uang minyak. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − eleven =