Masyarakat Deiyai Papua Minta MK Bijaksana

Jakarta, jurnalsumatra.com – Warga Kabupaten Deiyai, Papua, mengharapkan Mahkamah Konstitusi bijaksana dengan segera menetapkan Ateng Edowai/Hengky Pigai sebagai Bupati/Wakil Bupati Deiyai karena pasangan dari jalur independen ini memenangi pilkada putaran pertama maupun pemungutan suara ulang (PSU).
“Saya menerima aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat Deiyai agar MK segera menetapkan Ateng Edowai/Hengky Pigai sebagai Bupati/Wakil Bupati Deiyai. PSU sesuai dengan keputusan MK pun, pasangan calon nomor urut 1 ini tetap menang,” kata Ketua Umum Komnas Pilkada Independen Yislam Alwini di Jakarta, Jumat.
Berbicara kepada pers terkait sidang sengketa Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Deiyai di MK, Yislam Alwini mengatakan bahwa pihak-pihak terkait, seperti TNI dan Polri serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Deiyai telah menyaksikan bahwa pelaksanaan pilkada dan PSU di daerah itu berjalan lancar dan aman.
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai pada tanggal 27 Juni 2018, ada empat pasangan calon, yakni Ateng Edowai/Hengky Pigai, Keni Ikamou/Abraham Tekege, Dance Takimai/Robert Dawapa, dan Inarious Douw/Anakletus Doo.
Pilkada itu dimenangi pasangan Ateng/Hengky dengan perolehan 18.789 suara, selisih tipis dengan pasangan nomor urut 4 Inarious/Anakletus sebanyak 18.015 suara.
Pasangan Inarious/Anakletus kemudian melakukan gugatan ke MK karena menganggap ada kecurangan meski pilkada berjalan lancar dan aman.
Pada tanggal 12 September 2018, MK memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan PSU di 12 TPS di Distrik Kapiraya dan Tigi Barat yang dinyatakan MK telah terjadi pelanggaran dalam pilkada setempat.

Tetap Menang
Hasilnya, pasangan Ateng Edowai/Hengky Pigai pada PSU, 16 Oktober 2018, tetap mendapatkan suara terbanyak di antara tiga paslon lainnya.
Akan tetapi pasangan Inarious Douw-Anakletus Doo tetap menganggap masih ada pelanggaran di beberapa TPS. Pasangan ini mengajukan kembali gugatan ke MK.
Terkait dengan gugatan tersebut, Yislam Alwini menyatakan bahwa MK seharusnya mengabaikan gugatan itu karena putusan MK terkait dengan PSU sudah dilaksanakan dengan pengawalan oleh Polri, TNI, dan anggota KPU RI dalam kondisi yang aman, lancar, dan kondusif.
“Sebagai Ketua Umum Komnas Pilkada Independen, saya merasa heran kenapa ada sidang dua kali terhadap kasus yang sama yang sudah diputuskan oleh MK, padahal putusan MK itu final dan mengikat. Kalau putusan MK tidak final dan tidak mengikat, lalu kapan final dan mengikatnya?” kata Yislam.
Pada kesempatan yang sama pasangan Ateng Edowai/Hengky Pigai mengharapkan MK memberikan keputusan secara adil dan bijaksana serta dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Deiyai, yakni dengan segera memutuskan mereka sebagai Bupati/Wakil Bupati Deiyai.
“Kami mendapatkan suara unggul, baik pada pilkada putaran pertama maupun pada PSU. Keunggulan kami adalah kemenangan murni dari rakyat. Kami tidak pernah membeli suara dengan uang. Seribu kali PSU pun kami akan tetap menang,” kata Ateng Edowai.
Sebelumnya, Direktur Perhimpunan Advokasi dan Kebijakan Hak-hak Asasi Manusia (PAK HAM) Papua Matius Murib mengapresiasi pihak Polri, TNI, KPU, dan Bawaslu Deiyai yang telah bersaksi di MK pada tanggal 12 November 2018. Keterangan mereka memperjelas kesimpangsiuran dan informasi sepihak terkait dengan PSU di Deiyai pada tanggal 16 Oktober 2018.
Matius mengemukakan bahwa aparat penegak hukum sudah bekerja sama secara maksimal dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku dengan aman, adil, dan damai, serta dalam situasi yang kondusif.
Ia berharap semua pihak, terutama MK, agar segera memutuskan perkara pilkada tersebut secara adil untuk Deiyai dan Papua yang aman dan damai.(anjas)

Leave a Reply