Masyarakat Diimbau Tidak Terhasut “Hoax” Registrasi Kartu

     Semarang, jurnalsumatra.com – Masyarakat Provinsi Jawa Tengah diimbau tidak terhasut dengan berbagai informasi bohong (hoax) terkait registrasi ulang kartu prabayar dengan validasi nomor induk kependudukan dan kartu keluarga.
“Masyarakat diimbau tidak terhasut oleh pihak-pihak yang sengaja mempengaruhi masyarakat dan menggagalkan registrasi kartu prabayar dengan berbagai kepentingan karena registrasi itu justru melindungi masyarakat, khususnya mempersempit kriminalitas melalui media siber maupun meminimalisasi persebaran berita ‘hoax’,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri di Semarang, Selasa.
Ia mengungkapkan, sejak diberlakukannya registrasi kartu prabayar mulai 31 Oktober 2017 dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan, menimbulkan berbagai reaksi, baik yang pro maupun kontra.
Bahkan, tidak sedikit pula berita “hoax” yang membuat masyarakat khawatir data yang dikirimkan pada registrasi kaetu prabayar akan disalahgunakan.
Ia mengakui, sebelum registrasi dengan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan ini, masyarakat yang hendak mengaktifkan nomor kartu prabayar juga telah diminta untuk melakukan registrasi dengan memasukkan nomor kartu tanda penduduk.

     Dalam pelaksanaannya, kata dia, data apapun yang dimasukkan, nomor kartu prabayar tetap bisa teraktivasi dan berbeda dengan registrasi saat ini, dimana masyarakat tidak lagi bisa memasukkan data asal-asalan.
“Data yang dimasukkan saat ini akan ditelusuri dan diverifikasi berdasarkan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, jika tidak sesuai, maka registrasi kartu prabayar tidak akan dapat dilakukan. Ini (registrasi kartu prabayar) justru perlindungan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dadang juga meminta agar masyarakat berhati-hati dan jangan sembarangan mengunggah identitas diri yang dimiliki agar tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Masyarakat diminta tak latah mengunggah kartu keluarga atau KTP ke media sosial maupun media lain yang bisa diakses banyak orang. Hal iti untuk mencegah penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya.(anjas)

Leave a Reply