Mataram Belum Terima Surat Moratorium Izin PPIU

     Mataram, jurnalsumatra.com – Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sejauh ini belum menerima secara resmi surat tentang kebijakan moratorium penerbitan izin Penyelengara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Kami baru terima standar minimal biaya perjalanan umrah Rp20 juta dan ditetapkan kementerian. Kalau moratorium penerbitan izin PPIU belum sampai ke kami,” kata Kepala Kantor Kementerin Agama (Kemenag) Kota Mataram H Burhanul Islam di Mataram, Kamis.
Namun demikian, katanya, semua biro PPIU yang sudah memiliki izin bisa tetap melakukan proses pengiriman jemaah umrah sesuai dengan jadwal yang mereka tetapkan.
Kebijakan pemerintah melakukan moratorium penerbitan izin PPIU dilakukan kementerian salah satunya karena maraknya kasus penipuan umrah dengan korban ribuan calon jemaah.
Selain itu, banyak biro PPIU yang menelantarkan jemaahnya bahkan ada yang batal berangkat sehingga menjadi pertimbangan pemerintah untuk kebijakan lebih lanjut.

“Di NTB, saat ini tercatat ada 8 biro PPIU yang sudah berizin. Yang banyak, cabang-cabang dari biro PPIU dari luar daerah seperti dari Jakarta dan Surabaya,” katanya.
Sementara terkait dengan kebijakan standar biaya PPIU, Buhanul mengatakan, dalam hal ini masyarakat selaku calon jemaah yang harus selektif memilih biro PPIU.
Hal itu karena biro PPIU ini bersaing ketat sehingga menawarkan ke masyarakat dengan harga bervariasi. Apabila harga yang ditawarkan terlalu murah atau di bawah standar maka masyarakat perlu melakukan pertimbangan lebih lanjut.
Di samping itu, sebelum memilih biro PPIU hendaknya masyarakat mencari informasi lebih detail tentang biro PPIU atau ke jemaah yang sebelumnya berangkat melalui PPIU bersangkutan.
“Untuk pengawasan, kami memang belum bisa melakukan secara penuh sebab untuk pengeluaran izin operasional PPIU dilakukan Kementerian Agara RI, bukan dari kami,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + fifteen =