Mediasi Deadlock Sidang Diteruskan

Palembang, jurnalsumatra.com – Gugatan perdata Harun Kori terhadap Kapolri Kapolda Sumsel Muhamad Teguh dan Kepala Dinas PuPR Kota Pagaralam Sumsel walau telah dimedia si Hakim Adi Prasetyo SH mengalami deadlock, Rabu (3/1/2018).

Akibatnya persidangan akan diteruskan dengan penjadwalan dari Pengadilan Negri klas satu Palembang. Tentunya setela penanda tanganan berita acara kegagalan media tanggal 9 januari 2018 nantinya.

Sidang selain dihadiri penggugat langsung juga dihadiri kuasa hokum dari Kapolri Kapolda Sumsel dan Dinas PUPR Kota Pagaralam, namun Muhamad Teguh tetap tegar tidak menghadiri persidangan walaupun telah tiga kali dipanggil oleh Pengadilan Negri kelas Satu Palembang.

Seperti diberitakan sebelumnya Sidang tetap diketuai oleh Hakim Kamijon, SH MH, serta Abu Hanifah SH MH dan  Bagus Irawan, SH MH. Dengan panitera Cecep Sudrajat SH.

Sebelumnya pernah diberitakan berjudul Diduga Tidak Tuntaskan Perkara Kapolri, Kapolda Sumsel Digugat dengan isi berita, penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana  Korupsi dan Tindak Pidana  Pencucian Uang pada kegiatan  Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu Pagar Alam sumber  dana APBD Kota Pagar  Alam  tahun 2013  yang sudah 28 bulan ditangani Polda Sumatera Selatan hingga kini tak kunjung tuntas

Untuk  mendukung  penuntasan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi  yang  terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu  Pagar Alam 2 Jalur Aspal Hotmix  Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam tahun 2013, Gabungan LSM Anti Korupsi Sumatera Selatan diwakili Koordinator LSM Gerakan Rakyat  Anti Korupsi Republik Indonesia (GERAK-RI) Drs. M. Harun Kori mengajukan gugatan melawan hukum kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) selaku Tergugat I,  Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Kapolda Sumsel) Tergugat II,  Muhammad Teguh Direktur PT. Baniah Rahmat Utama (BRU) Tergugat III,  dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam selaku Tergugat IV. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 236/PDT.G/2017/PN.PLG tanggal 16 November 2017

Sesuai  Relaas  Panggilan  Sidang  No. 236/PDT.G/2017/PN.PLG  tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Ineke Deliyanti, SH Juru Sita Pengganti  PN Palembang  yang disampaikan kepada Penggugat dan para Tergugat,  sidang perdana perkara No. 236/PDT.G/2017/PN.PLG  itu  akan digelar di PN Palembang, Rabu (06/12/2017)

Dalam gugatannya Harun Kori mengungkapkan, pihaknya  telah melakukan aksi demo di Halaman Polda Sumatera Selatan pada 21 Juli 2016 lalu dengan tuntutan agar Polda Sumatera Selatan segera menuntaskan penanganan  Kasus Dugaan Korupsi pada kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam sumber dana APBD Kota Pagar Alam tahun 2013

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor SPDP/42/VIII/2015/Kor/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 sudah dikirimkan pihak Dit Reskrimsus Polda Sumatera Selatan  kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. “Sebenarnya tinggal selangkah lagi dari P.19 menuju P.21”, kata Harun Kori seraya menegaskan dalam aksi demo  itu pihaknya mendesak  agar Polda Sumatera Selatan segera menangkap  dan menahan  tersangka  yang diduga  Direktur PT. BRU, M. Teguh.

Karena tuntutannya di Polda Sumatera Selatan tidak membuahkan hasil, selanjutnya  penggugat melakukan aksi demo di Markas Besar (Mabes)  Polri Jakarta pada 24 Agustus 2016 lalu.  Adapun  tuntutan yang disampaikan ketika itu,  meminta  Mabes Polri mengambil alih kasus tersebut karena Polda Sumatera Selatan diduga lamban dan berbelit-belit, segera tangkap dan tahan Direktur PT. BRU dan pejabat-pejabat terkait di Dinas PU Kota Pagar Alam Prov. Sumatera Selatan, serta jangan tebang pilih untuk memberantas korupsi di Republik Indonesia terutama kasus korupsi yang sudah kelihatan di depan mata yakni Direktur PT. BRU dan pejabat-pejabat Dinas PU Kota Pagar Alam karena diduga telah merugikan keuangan Negara sekira Rp 4 Miliar

Dalam gugatannya, Harun Kori  memohon kepada Majelis Hakim PN Palembang untuk memerintahkan kepada Kapolri (Tergugat I)  dan Kapolda Sumsel (Tergugat II) menindaklanjuti SPDP No. SPDP/42/VIII/2015/Kor/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2015, untuk ditahan termasuk Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam ditetapkan sebagai tersangka dan sekaligus ditahan ; mengganti kerugian penggugat sebesar Rp 60 Juta yang merupakan akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menindaklanjuti tuntutan Penggugat sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 ; menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menindaklanjuti  tuntutan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, serta     memerintahkan kepada Tergugat III Direktur PT. BRU untuk mengembalikan uang sebesar Rp 4 Miliar kepada Negara

Penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut dilakukan Penyidik  Dit Reskrimsus Polda Sumsel  berdasarkan  Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/54/VIII/2015/Kor/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/197-A/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2015. Namun hingga saat ini   Berkas Perkaranya belum dilimpahkan ke Penuntut  Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (eka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =