Mekanisme Penertiban Pelanggaran APK Akan Lebih Efisien

   Yogyakarta, jurnalsumatra.com – Mekanisme penertiban pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta dinilai lebih efisien karena Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta bisa langsung memberikan rekomendasi ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk segera melakukan penertiban.
“Kami dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta maupun Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) bisa memberikan hasil kajian atau rekomendasi ke Satuan Polisi Pamong Praja agar segera melakukan penertiban pelanggaran alat peraga kampanye(APK),” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto di Yogyakarta, Rabu.
Dengan demikian, Bawaslu Kota Yogyakarta tidak perlu terlebih dulu menyampaikan rekomendasi pelanggaran alat peraga kampanye ke KPU setempat yang baru kemudian menyampaikannya ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindaklanjuti dengan penertiban.
Namun demikian, lanjut dia, Bawaslu bersama kepolisian akan tetap memberikan pendampingan ke Satuan Polisi Pamong Praja selama melakukan penertiban pelanggaran alat peraga kampanye. Mekanisme penertiban pelanggaran alat peraga kampanye tersebut sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilu 2019.
“Hanya saja, di dalam peraturan tersebut belum ditetapkan batas waktu maksimal bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu terkait penertiban pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye,” katanya.
Sejak kampanye resmi dimulai pada Minggu (23/9), Tri Agus menyebut, Bawaslu sudah mulai melakukan inventarisasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

   “Sudah ada banyak indikasi alat peraga kampanye yang dinilai melanggar aturan karena dipasang di tiang telepon, tiang listrik, pohon serta di bangunan cagar budaya,” katanya yang menyebut akan segera menyerahkan hasil inventarisasi pelanggaran tersebut ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti.
Sedangkan untuk aturan mengenai ukuran alat peraga kampanye yang bisa dipasang, Tri Agus menyebut, sudah disesuaikan dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, misalnya ukuran spanduk maksimal 1,5 meter x 5 meter. żSebelumnya, ukuran spanduk maksimal 5×7 meter,ż katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, jalur H di Kota Yogyakarta yaitu mulai dari Jalan Urip Sumoharjo hingga Jalan Diponegoro, Jalan Margo Utomo hingga Titik Nol Kilometer dan Jalan Kusumanegara hingga Ngabean seluruhnya steril dari alat peraga kampanye.
“Ada juga titik-titik yang harus steril dari alat peraga kampanye, seperti jembatan, tempat ibadah dan sekolah,” katanya.
Sedangkan untuk mekanisme penertiban,  Heroe berharap agar Bawaslu dan Satpol PP bisa saling bersinergi untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar aturan.
Sedangkan untuk potensi gesekan selama masa kampanye Pemilu 2019, Heroe optimistis akan berkurang dibanding pemilu sebelumnya karena saat ini dilakukan pemilu serentak sehingga fokus masyarakat dimungkinkan bisa terbagi-bagi.(anjas)

Leave a Reply