Menunggu Keberanian DPRD Menginterplasi Gubernur Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Ahli Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang, Dr. Johanis G. Tuba Helan dalam Pos Kupang.com

(https://kupang.tribunnews.com/2020/01/19/dprd-ttu-sesalkan-penetapan-apbd-melalui-perkada-ini-alasannya) menyatakan.  Ketika Kepala Daerah tidak taat dan komitmen terhadap aturan itu, maka DPRD dapat menggunakan hak politik yaitu hak Angket, hak menyatkan Pendapat dan Interpelasi. dan secara politik bisa berujung kepada Impeachment atau Pemakzulan terhadap jabatan Bupati karena dianggap tidak patuh terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan.

“Dengan demikian apabila DPRD menggunakan hak politiknya tersebut, maka tentu dampaknya sangat luas secara politik, sehingga pemerintah kabupaten dan provinsi perlu melihat ini secara komprehensif untuk menyelamatkan pembangunan di daerah itu.” Ujar John Tuba Helan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dapat dianggap illegal bila  ditetapkan menggunakan Peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menurut John Tuba Helan bahwa kalau pemerintah daerah memaksa menetapkan APBD menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), maka rujukan hukum dan aturan yang dipakai dipertanyakan. Bila pemerintah memaksakan pentetapan APBD pakai Perkada, maka itu APBD Ilegal ujar Johanis saat dimintai pendapat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 yang dead lock (19/01/2020).“

“Normalnya bahwa pada saat pembahasan RAPBD, kemudian terjadi deadlock, maka seharusnya dibangun rekonsiliasi antar dua lembaga, sesudah itu bersama – sama konsultasi ke lembaga yang lebih tinggi termasuk apabila berkaitan dengan limit waktu yang tidak mencukupi karena kendala teknis mengakibatkan pembahasan dan penetapan menjadi lamban,” ungkap John.

Sebab apabila pemerintah tetap memaksaka APBD pakai Perkada, maka tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal itu. Perlu diingat bahwa undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak mengatur secara jelas bahwa dalam pembahasan R-APBD, kemudian terjadi deadlock, maka pemerintah boleh tetapkan APBD menggunakan Perkada.

Dikatakan John Tuba Helan, dari polemik yang berkemabang melalui pemberitaan media, kemudian Ia mencari – cari dasar aturan sebagai rujukan hukum, tetapi tidak pernah menemukan suatu aturan mengatakan bahwa dalam pembahasan R-APBD, kemudian terjadi deadlock maka pemerintah boleh tetapkan APBD menggunakan Peraturan Kepala Daerah.

“Perlu diingat bahwa hak anggaran itu ada di DPRD sehingga seharusnya R-APBD dibahas di DPRD lalu DPRD tetapkan dulu baru bisa diajukan ke Provinsi. mekanisme normalnya adalah pembahasan di DPRD wajib memenuhi 3 fungsi DPRD yaitu, Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan,” jelas Tuba Helan.

Ketiga fungsi ini, di dalamnya termasuk berlaku juga bagi penetapan APBD melalui pembahasan di dewan, lalu menghasilkan produk perda, maka itu adalah produk bersama dua lembaga, dan itu sah menurut hukum, karena memenuhi amanat undang – undang nomro 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Lebih lanjut di katakan Dr. John Tuba Helan, Perlu di ingat bahwa hak anggaran itu ada di DPRD, lalu kemudian belum selesai dibahas dan belum ada putusan tetapi menggunakan Perkada maka hal itu sudah melanggar prosedur sehingga Perkada APBD yang kemudian terbit nanti, adalah cacat hukum dan tidak bisa dilaksanakan, sebab kalau paksa dilaksanakan maka akan menimbulkan persoalan baru secara hukum dan politik.

“Menurut saya didalam undang – undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengatur bahwa seorang kepala daerah harus taat terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu Nunik Handayani dari Fitra Sumsel ketika diminta pendapatnya mengatakan, Dalam Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah memang telah memberikan peluang kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur, yaitu apabila dalam batas waktu 30 ( tiga puluh ) hari, mendagri tidak mengesahkan rancangan perkada, maka gubernur diperbolehkan menetapkan perkada untuk pengeluaran setiap bulannya paling tinggi hanya sebesar seperduabelas dari jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Penggunaannyapun dibatasi hanya untuk mendanai kebutuhan yang sangat mendesak saja, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang sedang terjadi di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Secara aturan memang sah, seorang gubernur menerbitkan Perkada, tentang penggunaan anggaran belanja  setiap bulannya.

Tapi mau sampai kapan. Bukankah ini hanya akan menunjukkan ketidak mampuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun perencanaan penganggaran daerah sebagaimana tahapan tahapan yg telah diatur dalam peraturan perundang undangan secara disiplin waktu. Selain itu fungsi  kontrol dan legislasi dari para anggota DPRDnya juga perlu dipertanyakan.(fery)