MK Kabulkan Sebagian Uji UU MK

      Jakarta, jurnalsumatra.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji Pasal 55 UU MK yang mengatur Mahkamah Agung (MA) untuk menghentikan proses uji peraturan perundang-undangan yang dasar pengujiannya sedang diperkarakan di MK.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Wakil Ketua MK Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu.
Mahkamah berpendapat ketentuan a quo diberlakukan untuk untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bawah undang-undang yang dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.
“Para pencari keadilan haruslah mendapat kepastian hukum, yang didapat dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan, hingga adanya putusan MK,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan Mahkamah.

Tetapi Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di MA apabila yang menjadi dasar pengujiannya di MK sudah dijatuhi putusan akhir dengan amar putusan tidak dapat diterima.
Saldi menegaskan secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara.
“Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata ‘dihentikan’ dan frasa ‘sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi’,” kata Saldi.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh Abda Khair Mufti dan dua Pemohon lainnya selaku pegawai swasta yang hendak menguji Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ke MA.
Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, permohonan tersebut akan ditolak oleh MA karena dasar pengujiannya sedang diujikan di MK.(anjas)

Leave a Reply