MK Tolak Gugatan PHPU Caleg Parpol Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI)  akhirnya menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang diajukan sejumlah caleg melalui parpol. Dimana proses MK merupakan proses terakhir dari proses Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Dimana sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilu legislatif, yang ada di provinsi Sumsel, Rabu (7/8/2019) atau oleh panel 2 oleh hakim MK.

“Allhamdulillah, karena rahmat dan pertolongan Allah PHPU Sumsel tuntas dibacakan, MK memutuskan menolak dan tidak diterima,” kata Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya, dari 12 permohonan, terdapat 26 Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipersoalkan, terdiri dari 1 Dapil DPR RI, 4 Dapil tingkat Provinsi dan 21 Dapil tingkat Kab/Kota.

“Putusannya 4 Dapil ditolak, 22 Dapil dinyatakan tidak dapat diterima. Dimana sebelumnya 3 dapil diputus dalam dismissal. Artinya tidak ada satupun yang dikabulkan MK gugatan tersebut,” kata Kelly.

Kelly menambahkan, dari puluhan perkara yang diajukan ke MK tersebut, terdiri daru 11 partai politik di Sumsel yang berperkara di MK, dari sejumlah caleg yang mengajukan gugatan mulai dari tingkat DPRD Kabupaten/ kota hingga DPR RI.

Ke 11 partai itu, Demokrat, Golkar, PKB, Berkarya, PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PBB, Nasdem, PPP, dan PAN.

“Awalnya lebih banyak, karena ada putusan dismissal sehingga tinggal beberapa perkara lagi. Tapi semua sudah diputus, dan kekuatan putusan MK adalah final dan mengikat,” katanya.

Sementara itu KPU Sumsel akan menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPRD Sumsel periode 2019-2024.

Penetapan ini segera dilakukan setelah gugatan sejumlah parpol di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak ataupun tidak diterima.

“Kita masih menunggu instruksi KPU RI untuk menetapkan caleg terpilih ditingkat DPRD Provinsi Sumsel, karena gugatan di MK itu KPU RI yang digugat,” kata komisioner KPU Sumsel Hepriyadi, Rabu (7/8/2019).

Menurut Hepriyadi, KPU Sumsel maupun KPU RI dan KPU Kabupaten/ kota memiliki waktu lima hari untuk menetapkan para wakil rakyat sesuai tingkatannya, untuk lima tahun kedepan, setelah keluarnya putusan MK.

Batas waktunya lima hari, nanti KPU Sumsel menetapkan caleg terpilih DPRD Sumsel sebanhak 75 orang, untuk DPD maupun DPR RI dapil Sumsel dilakukan KPU RI.

“Sedangkan KPU Kabupaten/ kota yang belum menetapkan karena berperkara di MK, melakukan penetapan juga nanti. Tapi yang pasti menunggu KPU RI,” katanya.

Ditambahkan Hepriyadi, terkait caleg suara terbanyak DPRD Sumsel dapil VII dari PDI Perjuangan, Hasbullah yang telah meninggal dunia. Pihaknya masih menunggu verifikasi parpol bersangkutan, mengingat alm Hasbullah sudah tidak memenuhi syarat lagi karena meninggal dunia.

“Kita masih menunggu verifikasi parpol bersangkutan, karena peserta politik itu adalah parpol, dan akan dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak,” katanya.