Money Politik Diduga Sudah Merambah Kekalangan BPD


Muba, jurnalsumatra.com – Pemilu merupakan pesta demokrasi, mulai dari pemilihan Presiden sampai ke pemilihan kepala desa termasuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain untuk mencari seoarang pemimpin, pemilu juga berfungsi sebagai ajang pendidikan politik bagi warga Negara Indonesia.

Hanya sayangnya dalam pelaksanaan pemilu seringkali adanya dugaan kecurangan, hal ini biasanya dilakukan menjelang pemilu dengan cara memberikan uang atau barang atau disebut money politik kasarnya membeli suara agar masyarakat memilihnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktek money politik ini merambah kedaerah dan pelosok desa bahkan belum lama ini beredar rumor dalam pemilihan pejabat paling bungsu sekali pun yakni BPD diduga menggunakan money politik.

Nah, jika seorang pejabat lahir karena uang apa jadinya, ini suatu hal yang miris dan perlu kita atasi bersama sama. Sebab jika money politik dibiarkan terus menerus, banyak dampak negativnya, bisa jadi lahir pejabat yang tidak berkualitas, atau oknum pejabat yang hanya bisa merengek-rengek minta proyek dengan pihak FKPD.      

Sebagai masukan atau Ide dari wartawan Jurnal Sumatra.com, untuk mengurangi penerima money politik, alangkah bagusnya diatas pintu masuk bilik suara pada TPS diletakkan kitab suci Qur’an, atau kitab lainnya sesuai kepercayaan masing-masing.

Sementara dibagian depan pintu masuk bilik suara diberi tulisan, “ Demi Allah saya bersumpah, Kalau Suara Saya Berdasarkan Hati Nurani, Tanpa Menerima Imbalan Apapun” Jadi dengan melewati sumpah tersebut, orang akan berpikir dua kali untuk menerima uang dari pelaku money politik.

Sementara menyikapi ide tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Richard Cahyadi AP MSi melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa M Taisir Gunawan S.Sos M.Si mengaku setuju.”Benar, aku setuju, manfaatnya pasti ada, jelas untuk mengurangi money politik. Memang dengan melewati sumpah, orang akan berfikir dua-tiga kali untuk menerima pemberian dari pelaku money politik. Bagus itu, silahkan bagi desa yang ingin melaksnakan Pilkades atau BPD untuk menerapkan ide tersebut.”Kata M Taisir Gunawan saat dibincangi wartawan Jurnal Sumatra.com diruang kerjanya kemarin. (Rafik elyas)