MUI Minta Aparat Tindak Kasus Mahar Politik

    Surabaya, jurnalsumatra.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat penegak hukum untuk menindak kasus dugaan adanya mahar politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
“MUI sudah mengeluarkan fatwa haram terkait mahar politik atau ‘money politik’ di Pilkada. Jadi tidak perlu ada fatwa lagi,” kata Ketua MUI KH Ma’ruf Amin saat ditemui di Surabaya, Jatim, Rabu.
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan, sudah ada undang-undang yang mengatur hal itu. Jika di beberapa daerah masih ada praktik tersebut, dia meminta aparat hukum menyelesaikannya. Selain itu seseorang tidak boleh mencalonkan jika menggunakan mahar politik.

     “Tinggal bisa dibuktikan atau tidak. Kan sudah ada aturannya sekarang tinggal penegakannya. Aturan ada, fatwa ada, jadi harus ditegakkan. Maka harus dieksekusi,” ucapnya.
Dia menegaskan, apakah partai atau seseorang yang melakukan secara aktif mahar politik itu tetap diberlakukan fatwa yang sama.
Sementara saat ditanya terkait kebijakan antarpasangan calon yang melantunkan syair Arab untuk menggunggulkan masing-masing calon, dirinya menegaskan hal itu tidak apa-apa asalkan tidak menghina.
“Kalau memuji sendiri itu tidak apa-apa. Tapi kalau mencaci dan menghina tetap tidak boleh. Untuk memuji bagus karena menggunakan syair Arab. Itu menarik,” ujar Ma’ruf.(anjas)

Leave a Reply