Nanda Tampung Aspirasi Rakyat

Kayuagung, jurnalsumatra.com – Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD adalah merupakan salah satu program kerja dan kegiatan pokok anggota DPRD yang dilaksanakan mulai Jumat 8 Desember sampai Selasa 13 Desember 2017 sesuai Dapil masing-masing anggota DPRD.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan reses adalah untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan atau menjaring aspirasi masyarakat/konstituennya di masing-masing daerah pemilihan (Dapil), untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD tahun Anggaran 2018.

Seperti halnya reses yang dilakukan Nanda SH, Anggota DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, yang mengunjungi beberapa desa dari kecamatan yang merupakan daerah pilihnya (dapil) III, yakni Kecamatan Cengal, Tulung Selapan dan Air Sugihan.

Menurut Nanda, untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD tahun Anggaran 2018.

Dijelaskan Nanda, dalam resenya banyak usulan masyarakat yang masuk, mulai dari air bersih dan infrastruktur semua telah dirasakan masyarakat namun mereka mengininkan pembangunan tersebut terus berlanjut pada tahun berikutnya.

“Ya aspirasi seputaran air bersih dan infrastruktur, tapi yang paling menonjol untuk di Kecamatan Cengal dan Kecamatan Tulung Selapan masyarakat mengharapkan adanya perda tentang pembakaran lahan untuk berkebun bagi masyarakat (pribadi),” Ujar Nanda.

Ditambahkan Nanda,  memang keinginan masyarakat tersebut telah ada contoh seperti halnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki perda tentang pedoman pembakaran lahan dan pekarangan bagi masyarakat, jadi ini bisa saja kita lakukan.

Lebih lanjut, Nanda menjelaskan pembakaran tetap harus izin, jadi masyarakat bisa membakar tetapi harus meminta izin dulu dari pejabat terkait di daerahnya, seperti kades, camat yang disesuaikan dengan luasan yang akan dibakar.

Dirinya tetap mengusulkan aspirasi masyarakat untuk pembukaan lahan dengan cara mengajukan raperda melalui raperda inisiatif Dprd Oki atau melalui pemerintah oki yang bisa di bahas bersama.

Karena kebun karet merupakan tanaman yang ada batasan dan jika habis masanya maka akan melakukan penanaman ulang, dengan demikian masyarakat harus melakukan pembukaan lahan kembali, yakni salah satunya dengan cara lama membakar.

“Saya melihat contoh di Kalimatan Tengah dengan adanya Perda kewenangan pemberian izin diperbolehkan dengan luas lahan di bawah 5 Hektar, dilimpahkan meminta izin kepada Camat, sementara untuk luas lahan 1 hinnga 2 hektar meminta izin lurah atau kades, sedangkan dibawah 1 hektar cukup meminta izin kepada RT, itupun dengan catatan harus melihat iklim cuaca, jika kondisi sangat panas maka akan dibatasi pembakarannya,” jelas Nanda yang juga Ketua DPD Gerindra OKI. (ata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − five =