NCW Somasi Terbuka KPU Palembang

Palembang, jurnalsumatra.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasional Corruption Watch (NCW) Kota Palembang melayangkan surat terbuka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Selasa (22/5/2018). Hal ini bertujuan untuk mengingatkan KPU Kota Palembang agar menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Ketua DPD NCW Kota Palembang Ali Ruben menyampaikan, surat terbuka ini dilayangkan pihaknya terkait dengan tuntutan sebelumnya kepada KPU Kota Palembang, dan guna menghindari pemberitaan serta opini miring yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan, untuk mengaburkan substansi gugatan pihaknya serta proses hukum yang sedang diperjuangkan.

“Kami memandang perlu untuk menyampaikan secara terbuka, pernyataan DPD NCW Kota Palembang kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, terkhusus pihak-pihak yang berkompeten. Kami menduga KPU Kota Palembang sudah mengetahui adanya aliran dana yang diperoleh calon wali kota atas nama, lr H Sarimuda dan tidak dimasukan dalam LPPDK total sebesar Rp7.045.000.000,” ujar Ali Ruben, Selasa (22/5/2018).

Ruben menjelaskan, dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu (LPPDK) 2013 total aliran dana sebesar Rp 7 miliar yang diterima Sarimuda dengan rincian, berasal dari Nelly Rasdiana sebesar Rp 200 juta, dari Kotjik Kotan sebesar Rp445 juta. Kemudian dari Margaret atau Robby Hartono (Afat) sebesar Rp1,5 miliar dan dari Ir Ansori semasa menjabat Kasi Tata Bangunan di Dinas Tata Kota Palembang sebesar Rp3,1 miliar.

“Diduga KPU Kota Palembang sudah mengetahui tetapi tidak menolak LPPDK yang dilaporkan lr Sarimuda dan tidak meminta audit ulang dan sebaliknya menyembunyikan adanya aliran dana total sebesar Rp7.045.000.000 tersebut, dengan tujuan untuk meloloskan dan menetapkan Sarimuda sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada Palembang 2018,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Palembang Syarifudin mengatakan, dalam prosesnya KPU Kota Palembang telah melakukan prosedur penjaringan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan PKPU.

“Tidak ada arahan dalam PKPU untuk menyelediki secara detail utang piutang bakal pasangan calon (bapaslon), bila bapaslon telah melengkapi berkas, maka KPU tinggal mengesahkan dan menetapakan semua pasangan calon,” katanya.

Syarifudin menambahkan, terkait pengajuan gugatan yang dilayangkan NCW ke pengadilan, KPU Kota Palembang akan menunggu hasil putusan pengadilan. “Jika ada putusan pengadilan dan Panwaslu yang bersifat final, putusan KPU terkait penetapan paslon dalam Pilwako Palembang bisa saja ditinjau ulang,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply