Negara Diminta Lindungi Saksi Ahli Korban Kriminalisasi

Jakarta, jurnalsumatra.com – Para akademisi meminta negara untuk melindungi saksi ahli yang menjadi korban kriminalisasi seperti kasus yang dialami Prof Bambang Hero dan Dr Basuki Wasis.
Ahli hukum dari Universitas Andalas Charles Simbura di Jakarta, Jumat mengatakan, para akademisi menjadi saksi ahli atas permintaan negara.
Prof Bambang menjadi skasi ahli atas permintaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk kasus kebakaran hutan yang dibuat oleh PT Jatim Jaya Perkasa.
Sementara itu Dr Basuki Wasis menjadi saksi ahli untuk kasus korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Kemudian keduanya digugat kembali oleh pihak lawan atas keterangan ahlinya.
“Jangan sampai karena tugasnya dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli, kemudian hal ini menjadi ancaman yang merenggut kebebasan akademik seseorang karena keterangan yang diberikan dalam persidangan,” kata dia.
Charles mengatakan jika kasus ini tidak dihentikan maka hal ini bisa menjadi kriminalisasi, intimidasi bahkan personifikasi, dijadikan masalah personal.
Keterangan saksi ahli sebagai bagian dari alat bukti menjadi tanggung jawab hakim untuk mengikuti ataupun tidak keterangan yang bersangkutan.
Apalagi keterangan ahli yang diberikan sudah diberikan secara berimbang, kata dia.
Ahli hukum dari Universitas Indonesia Wiwiek Awiati mengatakan bahwa dalam UU No 12 Tahun 2011, pasal 8 ayat 1 dan 2 menyebutkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Upaya¿upaya pengembangan ilmu pengetahuan pun harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan perabadan dan kesejahteraan umat manusia.
Di sisi lain, dalam pasal 224 KUHP ada kewajiban hukum bagi seseorang yang dipanggil menjadi saksi ahli di pengadilan.
Oleh karena itu, negara sudah sepatutnya memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang telah menjalankan kewajiban tersebut. Terlebih lagi hakim yang menangani perkara telah menilai kapasitas ahli tersebut.
“Di sisi lain, pendapat/keterangan yang disampaikan oleh ahli merupakan bagian dari kebebasan akademik dan profesionalismenya. Menjadi sesuatu yang anomali ketika kewajiban itu berimplikasi personal kepada yang bersangkutan. Sebagai warga negara, kita punya kewajiban untuk membantu negara dengan keahlian yang dimiliki,” kata dia.(anjas)

Leave a Reply