Nelayan Inhil Keluhkan Pelarangan Cantrang Ke “Firli”

    Tembilahan, jurnalsumatra.com – Sejumlah nelayan di Indargiri Hilir mengeluhkan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Calon Gubernur  dan Wakil Gubernur Riau Firdaus – Rusli Effendi (Firli).
Karena berakibat kepada penurunan produksi nelayan di Indragiri Hilir secara drastis hingga banyak yang gulung tikar.
“Hampir 90 persen warga Concong, Inhil adalah nelayan, dan perekonomian kami sangat bergantung kepada laut, namun adanya aturan dari Kementerian Kelautan  kini membuat produksi turun drastis,” kata Syafriansah yang mewakili para nelayan Inhil di Concong, Senin.
Koordinator Tim Relawan Firdas-Rusli Inhil Tengah ini menyampaikan semua keluhan nelayan saat kunjungan kampanye  dialogis
Cagub Riau nomor urut 3 di Desa Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir.
Dikatakan Syafriansah, saat ini mereka butuh perhatian untuk mengatasi masalah tersebut karena berdampak buruk bagi perekenomian nelayan, dimana KKP telah mencabut dan membatasi zona penangkapan ikan di beberapa wilayah sehingga warga tidak mendapatkan hasil tangkapan yang mencukupi.
Menurut dia akibat dari penerapan aturan tersebut perekonomian warga mulai jatuh, sehingga bisa dilihat banyak kapal yang mangkir di beberapa titik seperti di Sungai Buluh, Sungai Belah, Concong, Jajang Luar, Jajang Dalam dan Kuala enok.
“Untuk saat ini para pengusaha ikan sudah banyak gulung tikar atau berpindah ke wilayah Tembilahan dan Batam misalnya dengan membuka usaha lain,” sebut Syafriansyah.
Untuk itu, sambung dia warga menaruh harapan besar pada pasangan nomor urut 3 ini, mereka menyebutkan jika tepilih nanti jangan sampai memilah milah apa yang dikerjakan dan yang paling penting jangan korupsi.

    Sementara itu menanggapi persoalan yang disampaikan warga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Firdaus -Rusli mengaku prihatin.
“Apa yang dikeluhan masyarakat Kecamatan Concong ini, saya akan perjuangkan,” janji Rusli Effendi.
Firdaus-Rusli pun mengharapkan dukungan warga untuk mewujudkan semua keinginan itu, menurutnya Riau perlu perubahan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.
“Makanya mari kita merubah itu semua, karena semua itu butuh dukungan semua pihak,” tegasnya.
Seperti diketahui, di Kecamatan Concong sendiri terdapat 35 TPS dengan 8.881 jumlah pemilih pada putaran pemilihan gubernur nanti.
Perlu diketahui sebelumnya diberitakan
adapun dasar larangan penggunaan cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, di mana itu merupakan kebijakan lama.
Namun, pelaksanaannya ditunda dua tahun atas dasar permintaan nelayan kepada Ombudsman dan efektif penundaan tersebut selesai Desember 2017 lalu.
Namun belakangan akibat adanya protes maka Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, serta perwakilan nelayan di Istana Merdeka pada Rabu (17/1/2018) membuat kesepakatan disertai dengan beberapa ketentuan.
Dalam kesepakatan tersebut, diputuskan perpanjangan penggunaan cantrang dan penundaan larangan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
“Ini dengan kondisi tidak boleh ada penambahan kapal cantrang,” kata Susi dalam pertemuan tersebut, seperti yang dirilis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Selain tidak boleh ada penambahan jumlah kapal cantrang, Susi juga mengatur agar semua kapal cantrang yang sudah ada harus mengukur ulang kapalnya dan didata dengan benar.
Ketentuan ini hanya berlaku bagi kapal-kapal nelayan yang beroperasi di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.
Selain itu, perpanjangan waktu penggunaan cantrang ini, disebut Susi, bukan berarti nelayan terus-terusan menggunakan cantrang.
Melainkan, pemerintah memberikan keleluasaan waktu bagi nelayan untuk mengganti alat tangkap ikannya menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan, sembari mereka tetap bisa melaut.(anjas)

Leave a Reply