Nelayan Palembang Terancam Tidak Bisa Melaut

Palembang , jurnalsumatra.com – Nelayan di Kota Palembang terancam tak bisa melaut kembali lantaran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) belum kunjung dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

  Salah seorang Nelayan, Aning, Jumat (19/4/2019), mengatakan dari 8 kapal berkapasitas di atas 30 GT yang bersandar di Dermaga 13 Ulu Palembang, saat ini hanya 2 unit masih berlayar karena memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

  “2 unit kapal ini pun surat izinnya sudah mau habis, jika ingin diurus lagi rasanya meragukan, sebab kapal yang diurus sejak tahun lalu saja sampai hari ini izinnya belum dikeluarkan kementerian,” ujar Aning saat ditemui di Dermaga 13 Ulu.

  Akibat izin belum keluar, 5 kapal nelayan berkapasitas 60 GT di Dermaga 13 Ulu mangkrak dan hanya ditinggali oleh penunggu kapal, sedangkan para ABK pulang ke daerah masing-masing di luar Kota Palembang.

  Menurut dia, para pemilik kapal sudah memenuhi persyaratan yang diminta bahkan berulangkali datang ke kantor kementerian Kelautan di Jakarta untuk mengecek tindak lanjut berkas.

  Tetapi izin belum kunjung keluar, membuat nelayan gamang lantaran tangkapan ikan saat ini posisinya cukup melimpah setelah kapal-kapal asing tidak berani lagi menangkap ikan.

  Para nelayan tersebut biasa menangkap ikan di Laut Natuna selama 1-2 bulan dengan 28 ABK, mayoritas tangkapan adalah ikan sarden, dua tahun lalu jumlah tangkapan hanya 2-5 ton, namun sekarang meningkat sampai 20-30 ton sekali berlayar.

  “Bayangkan saja potensinya kalau 8 kapal ini berlayar semua, berapa puluh ton ikan bisa didapatkan,” ujar Aning.

  Sementara seorang pengusaha ikan setempat, Asan, mengatakan tingkat konsumtif masyarakat dan kuliner olahan berbahan dasar ikan laut cukup tinggi di Kota Palembang, namun hasil tangkapan nelayan lokal tidak bisa menutupi kebutuhan tersebut, sehingga sebagian besar kebutuhan ikan laut masih didatangkan dari Pulau Jawa.

  “Makanya jika semua kapal bisa berlayar tentu tidak perlu lagi pasokan dari luar, sebaliknya kami bisa suplai ke daerah lain,” tegas Asan.

  Para nelayan yang tidak memiliki izin memilih menyandarkan kapalnya dan mencari mata pencaharian lain, sebagian lagi masih menganggur, mereka tidak mau nekat tetap berlayar tanpa surat izin karena takut kapal disita.

  “Kapal yang sudah disita sulit bisa dikembalikan,” demikian Asan.(anjas)