Ngaku Keluarga Gubernur Main Paksa Minta Proyek

Palembang, jurnalsumatra.com – Orang – orang yang mengaku dekat dengan keluarga Gubernur Sumsel gentayangan ke SKPD – SKPD meminta jatah proyek. Tidak tanggung – tanggung tindakanya dengan menggebrak meja memaksa meminta jatah proyek.

Salah satunya berisinial Syn yang mengaku orang dekat keluarga Gubernur yang berinisial En. Bergaya koboi memaksa meminta bertemu Kepala Dinas dan berkata keras “ibu atau bapak tahu siapa saya ???”.

Menggebrak meja dan mengatakan saat ini Gubernur yang berkuasa bukan AN lagi. Saya mewakili En keluarga Gubernur dan dilanjutkan menelpon En di depan Kepala Dinas untuk menunjukkan powernya.

Salah satu Kepala Dinas menyatakan “siapa yang menyuruh bapak kesini dan meminta semua proyek disini”, ujar Kepala Dinas yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

Dengan lantang Syn menjawab “saya kesini atas  perintah En untuk meminta semua proyek disini”, ujar Syn kepada Kepala Dinas itu.

Lalu dengan pernyataan lebih keras Kepala Dinas itu menjawab ‘Siapa yang nyuruh En meminta semua proyek disini” dan di jawab kembali oleh Syn, “sekarang bukan zaman Gubernur “ AN”  ucap Syn dengan keras.

Dengan beraninya Sy menulis nama dan nomor telpon untuk dihubungi bila ingin melaporkan hal ini. Tak kuasa menolak karena takut NF,  memilih untuk bekerjasama dengan Syn.

Kami dak berani karena membawa – bawa nama keluarga Gubernur”, ujar NF kepada sumber berita. Bila benar yang terjadi saat ini maka apa yang ditakutkan dunia usaha jasa/pengadaan terbukti.

Paket proyek – proyek di miliki orang – orang dekat penguasa dan menjadi banca’an yang menjadi sumber kebocoran uang negara.

” Feri Kurniawan” Deputy   MAKI Sumsel memberikan pendapatnya tentang keterlibatan orang – orang yang mengaku dekat kelurga Gubernur dan meminta jatah proyek, “bila memang terjadi maka hal ini harus di cegah karena berpotensi merugikan keuangan negara”, ujar Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

“Inilah yang memicu perbuatan tindak pidana korupsi karena jatah proyek yang diduga di minta itu akan diperjual belikan”, ujar Feri lebih lanjut.

“Gubernur Sumsel harus berupaya menyelesaikan kasus ini sampai tuntas karena menyangkut keuangan negara dan menyangkut harkat hidup orang banyak.

Sementara itu Kordinator FITRA Sumsel Nunik Handayani berkomentar, Satu sisi tim sukses memang sangat diperlukan untuk membantu memperjuangkan kemenangan bagi kandidat bertarung dalam pemilukada.

Tapi disisi lain  ketika kandidat telah sukses terpilih menjadi kepala daerah, mestinya jangan diberi ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Seprang kepala daerah harus bersikap tegas kepada para tim sukses, jangan sampai mempengaruhi kebijakan terutama dalam mengerjakan proyek proyek.

Harus berpolitik yg bersih dan memastikan tidak memiliki kesepakatan kesepajatan tertentu yg terkait dengan pendanaan politik, seperti berbagi proyek proyek pada tim sukses. Hal ini dikhawatirkan, justru akan membuka celah praktik korupsi yg justru akan berdampak sangat merugikan bagi sang kepala daerah. Sudah banyak contoh kasus para kepala daerah yg terlibat dalam praktik korupsi karena setelah terpilih menjadi kepala daerah, relasi tim sukses berlanjut pada kerjasama bagi bagi proyek.(tim)