Oknum Kades Gedung Agung Dijebloskan Kepenjara

Lahat, jurnalsumatra.com – Setelah beberapa waktu lalu Viral berita tentang adanya oknum Kepala Desa (Kades) Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat yang dipidana karena tersandung kasus penyalahgunaan dan penyimpangan Dana Desa (DD).

Kini, giliran oknum Kepala Desa (Kades) Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, bernama Sarudin (45) harus dijebloskan kedalam penjara.

Karena, oknum kades ini, terbukti telah melakukan dugaan korupsi dana desa (DD) tahun anggaran 2017 dan mengakibatkan Negara dirugikan sebasar 576.310.328 rupiah dari total anggaran sebesar 753.481.000 rupiah.

“Oknum kades Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Lahat ini, kita tahan karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 576.000.000′- dan penggunaan DD tahun 2017 silam berdasarkan LP A145/VIII/2019/Sumsel/Res Lahat tanggal 22 agustus 2019,” terang Kapolres Lahat AKBP Irwansyah SIK MH CLA, didampingi Waka Polres Kompol Budi Santoso S.Sos, Kasat Reskrim Polres Lahat AKP Herry Jusman SH, Kasubag Humas Polres Lahat IPTU Sabar T, dan Kanit Tipikor IPDA Suhendra SH, pada Press conperence Kamis (23/01/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam keterangan pers dihadapan para media  cetak maupun eletronik, dijelaskan Kapolres Lahat bahwa terendusnya kasus ini berawal dari kecurigaan warga masyarakat Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung, terhadap oknum kades yang pola hidupnya berubah, pada tahun 2017 didesa tersebut terkucur dana desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2017 sebesar Rp. 753.000.000′-.

“Namun, dana tersebut tidak di realisasikan untuk pembangunan sesuai RAM dan Gambar yang mengakibatkan pembangunan fasilitas desa berupa Jalan Usaha Tani, Tembok Penahan Tanah, Jembatan dan Plat Dauker, uangnya untuk kepentingan Pribadi seperti Gaya Hidup Mewah, berpoya poya ketempat hiburan,” tambahnya.

Sehingga, patut diduga yang bersangkutan ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara maksimal dari keluhan masyarakat. dan pada awalnya saat laporan dari Inspektorat masuk ke Polres Lahat, menurut Irwansyah, kerugian baru ditemukan sekitar 300 jutaan, namun setelah dilakukan lidik lebih mendalam dan audit secara rinci, kerugian negara meningkat menjadi lebih dari 576 juta.

“Untuk ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000-, dan paling banyak Rp.1.000.000.000′- bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan  perbuatan memperjaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi yang dapat merugikan keuangan negara, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no. 13 tahun 1999 junto UU no.20 tahun 2001,” jelas Kapolres lagi.

Irwansyah juga mengungkapkan, bahwasanya Polri sudah mengadakan MOU dengan mendagri dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah ( desa desa ) untuk mengawasi dana desa melalui Kapolsek dan Anggota Babin Kantibmas yang langsung terjun ke masyarakat, untuk itu kami himbau kepada para kepala desa jangan coba coba untuk menyalahgunakan dana desa tersebut dan polri khususnya Polres Lahat akan memproses dan melakukan penangkapan terhadap oknum kades yg bersangkutan.

“Oknum kades Sarudin ini diamankan setelah Polisi mendapatkan laporan lalu dikakukan penyidikan dan dinyatakan cukup bukti kemudian pihak Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap tersangkap oleh Unit Pidana Korupsi (Pidkor), Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lahat,” bebernya lagi.

Terakhir sambungnya, bahwa ditetapkannya Sarudin sebagai tersangka dalam perkara ini, setelah pihaknya menerima laporan dari pihak Inspektorat Kabupaten Lahat dengan LP/A-145/VIII/2019/SUMSEL/RES LAHAT, Tanggal 22 Agustus 2019 yang terlebih dahulu mendapat laporan dari masyarakat.

“Proses penyidikan tentang kasus ini terbilang cepat dan akurat. Karena LP baru masuk pada Bulan Agustus 2019 lalu, artinya dalam kurun waktu lebih kurang 4 bulan, berkas perkara dan penyidikan penetapan tersangka sudah selasai,” tutup Kapolres Lahat. (Din)