Ombudsman: Bukittinggi Perlu Perhatikan Urusan Tata Ruang

     Bukittinggi, jurnalsumatra.com – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menilai Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumbar perlu lebih memerhatikan urusan tata ruang dan perizinannya.
“Dalam kurun tiga tahun terakhir, pengaduan dari Bukittinggi lebih banyak berkaitan dengan pola tata ruang. Berbeda dengan daerah lain yang lebih banyak mengenai urusan administrasi,” kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi di Bukittinggi, Jumat.
Ia menilai Bukittinggi yang sudah merevisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) diharapkan setelah revisi itu dapat mengatur urusan tata ruang dengan lebih baik.
Beberapa masalah tata ruang yang pernah diadukan masyarakat di antaranya jembatan RS Madina, pengosongan lahan PT KAI dan pembangunan ruang serba guna tepat di depan rumah warga yang lokasinya di wilayah belakang RS Achmad Muchtar.

     “Sebagai contoh pembangunan ruang serba guna, warga tidak terima karena pembangunan tepat di hadapan rumahnya sehingga menghambat jalan masuk ke rumah. Setelah kami tindaklanjuti ternyata bangunan itu belum mengantongi IMB,” jelasnya.
Menurutnya instansi terkait di Bukittinggi perlu lebih cermat mengawasi dan mengurus tata ruang serta perizinan. “Mungkin karena Bukittinggi luasnya kecil dan berlokasi strategis sehingga tata ruang lebih jadi perhatian,” ujarnya.
Ia mengatakan, pada 2018 daerah itu masuk dalam penilaian Ombudsman mengenai 14 urusan di antaranya tata ruang, koperasi dan UKM, sosial, tenaga kerja, kependudukan dan lainnya.
“Dalam penilaian ini kami mau lihat bagaimana pemkot menyajikan standar layanan di urusan-urusan tersebut bagi masyarakat. Tujuannya agar nanti semua layanan jadi lebih baik,” tambahnya.(anjas)

Leave a Reply