Ombudsman Desak Pemprov Sulbar Serahkan P3D

     Mamuju, jurnalsumatra.com – Onbudsman Provinsi Sulawesi Barat mendesak Pemerintah Provinsi Sulbar agar segera menyerahkan sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) urusan metrologi legal kepada masing-masing kabupaten.
“Setelah melakukan rapat koordinasi menghadirkan jajaran Dinas Perdagangan dari enam kabupaten serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Provinsi Sulbar, Ombudsman Sulbar mendesak Pemerintah Provinsi Sulbar segera menyerahkan sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) urusan metrologi Legal kepada masing-masing kabupaten,” kata Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, sejak dialihkannya kewenangan melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang oleh kemetrologian legal dari provinsi ke kabupaten sejak 2 oktober 2016, menyebabkan terjadinya stagnasi pelayanan tera dan tera ulang di beberapa kabupaten di Sulbar.

“Belum tuntasnya proses penyerahan personel, P3D tersebut membuat urusan metrologi legal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke masing-masing kabupaten juga belum tuntas,” katanya.
Menurut dia, seharusnya setelah diserahkannya kewenangan tersebut, dinas terkait di setiap kabupaten sudah bisa melaksanakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasannya.
Oleh karana itu Lukman mengatakan Ombudsman hadir sebagai tindaklanjut surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementrian Perdagangan kepada Ombudsman Republik Indinesia, terkait permintaan dukungan penyelesaian permasalahan pengalihan P3D kemetrologian dari Provinsi ke kabupaten.
Lukman berharap, setelah penyerahan aset dinas perdagangan di setiap kabupaten segera melakukan pelayanan dan pengawasan tera, tera ulang untuk meminimalisir perilaku pedagang berbuat curang terhadap konsumen.
“Ini juga untuk menumbuhkan kesadaran pedagang akan timbangan sesuai takaran sebenarnya, jujur, dan tidak merugikan publik,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =