Paket Pekerjaan Di Banyuasin Terindikasi Mark-Up

Palembang, jurnalsumatra.com – Fitra melalui kordinatornya Nunik Handayani kembali merelis hasil temuan BPK RI Nomor : 83/LHP/XVIII.PLG/12/2018TGL: 28 DESEMBER 2018.

Tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 285.489.609.049,- telah direalisasikan sampai dengan periode 30 November 2018 sebesar Rp. 170.278.520.009,74 atau 59 % dari anggaran,

Diantaranya diimplementasikan untuk pembangunan infrastruktur pada empat Dinas yaitu Dinkes, Disperkimtan, Dishub, DPU TR dengan total anggaran sebesar Rp. 69.480.327.624,25.

Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPK, PPTK, konsultan pengawas dan pelaksana dengan memperhatikan dokumen kontrak, addendum, dan dokumen pendukung lainnya menemukan adanya indikasi mark-up senilai Rp. 2.683.218.826,18.

Berikut adalah perincian mark-up yg dilakukan dimasing masing dinas :

Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin telah melakukan pembangunan berupa rehabilitas/renovasi puskesmas di lima lokasi yaitu di Sungsang, Tirta Harja, Mariana, Pulau Rimau serta pembangunan RS Sukajadi. Dari lima paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 6.880.531.918,-. Dari hasil pemeriksaan dilapangan menemukan adanya indikasi mark-up berupa penguran material beton bertulang, pengadaan atap, plafond, lantai, siring, pagar,cat dan canopy serta kusen senilai Rp. 623.010.915,79

Pada Dinas Perhubungan dalam melaksakan pekerjaaannya berupa peningkatan jalan non status desa di Karang Anyar dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.234.518.839,84. Dari hasil pemeriksaan dilapangan menemukan adanya indikasi mark-up pada pengadaan material berupa Batu Pecah Slit dan As Built Drawing senilai Rp. 496.657.747,74.

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menemukan adanya indikasi markup pada 6 paket pekerjaan yaitu pada pembangunan gedung kejaksaan, pembangunan aula Polres Banyuasin, pembangunan gedung diklat Kabupaten Banyuasin, pembangunan Masjid Raya Nurul Iman di Desa Lubuk Karet, pengembangan SPAM IKK di Muara Sugihan Desa Tirto Harjo, serta pekerjaan berupa penambahan distribusi pipa di Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.816.534.522,-. Dari hasil pemeriksaan dilapangan menemukan adanya indikasi markup pada pengadaan beton dan tulangan, galian tanah dan lumpur,

Batu Pecah Split, As Built Drawing, Plat Atap Dag, Plafond, Lantai dan Elektrical, senilai Rp. 185.028.376,54.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Banyuasin telah melakukan pekerjaan diantaranya berupa 13 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.548.742.343,-. Dipergunakan untuk pembangunan Daerah Irigasi Rawa di Semuntul, pembangunan daerah irigasi rawa di Muara Telang, pembangunan Daerah Irigasi Rawa di Muara Telang Marga, Pekerjaan Pembangunan Daerah Irigasi Rawa di Sri Menanti, pembangunan turap Jalan Sabar Jaya Mariana Kec. Banyuasin I, pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kec. Tanjung Lago, pembangunan Jembatan Beton Desa Purwosari Kecamatan Makarti, Pekerjaan preservasi jembatan penghubung ke Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa, peningkatan Jalan dari Simpang Lubuk Lancang Menuju Kec. Pulau Rimau, Pekerjaan Preservasi pada Jalan Lingkar Mulia Agung Seterio Kec. Banyuasin III, pengecoran jalan Simpang Rambutan Mendal Mendil Kec. Rambutan, preservasi jalan Tegal Binangun menuju Puskesmas Jakabaring Kec. Rambutan, Peningkatan Jalan Sungai Rengit-Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago.

Hasil pemeriksaan dilapangan yg dilakukan oleh tim pemeriksa BPK menemukan adanya indikasi mark-up pada pengadaan beton dan tulangan, galian tanah dan lumpur, Batu Pecah Slit, Perkerasan Beton, Agregat B, Perkerasan Beton dan Pasangan Batu As Built Drawing, Plat Atap Dag, Plafond, Lantai dan Elektrical , Batu Kali, Beton dan BajaTulangansenilai Rp. 1.378.521.786,11,

Permasalahan tersebut telah melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 terutama pada pasal 6 huruf g yang menyatakan bahwa para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Sementara pada pasal 89 Ayat (2a) yang menyatakan pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, yang menyebutkan bahwa Pembayaran dilakukan dengan mengacu

ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumsel merekomendasikan agar Inspektorat daerah serta Aparat Penegak Hukum yg terkait untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Serta meminta pada kontraktor pelaksana untuk segera memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.683.218.826,18.(nunik Fitra)