Pangkalan LPG Dikawasan Elit MOR II Tutup Mata

Lahat, jurnalsumatra.com – Sungguh ironis sekali tabung gas elpiji 3 kilogram seyogyanya untuk masyarakat miskin. Ternyata, dilapangan tabung gas Subsidi itu, masih digunakan kalangan Elit dan masuk keberbagai Komplek Perumahan yang rata-rata Pegawai Negeri dan Swasta.

Tidak itu saja, lebih parahnya lagi ada Pangkalan dikawasan atau komplek Perumahan Elit. dari temuan tersebut, membuat YLKI Lahat Raya mempertanyakan fungsi maupun pengawasan Pertamina yang terkesan mandul ataupun jalan ditempat.

Seperti diungkapkan Ruli (35) warga Lahat yang mengaku, sangat miris sekali tabung gas elpiji 3 kilogram digunakan untuk para Pegawai dan Kalangan Mampu. Padahal sudah jelas mereka itu memiliki uang lebih, namun, tetap saja merampas hak orang miskin.

“Terus terang, kami sangat sesalkan dan terkesan tidak ada pengawasan serta tindakan terhadap mereka. Bahkan, tidak jarang mobil ikut mengantri mengambil jatah tabung gas elpiji 3 kilogram yang Subsidi dari Pemerintah,” tanya Ruli, pada Selasa (04/08/2020).

Ia menjelaskan, pangkalan tabung gas elpiji 3 kilogram ada dikawasan Elit dan juga kerap dijual diatas HET diberbagai pangkalan. Harga yang seharusnya Rp16.000 per tabung di pangkalan, tapi malah dijual hingga diatas Rp 25 ribu per tabung.

“Sangat kami sayangkan hingga saat ini, tidak ada Penindakan yang tegas dari Pemerintah. sudah jelas jelas tabung gas itu untuk masyarakat tidak mampu atau miskin,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Tokoh masyarakat Lahat yang mintak namanya tidak disebutkan mengatakan, sudah jelas seharusnya gas elpiji 3 kilogram Bersubsidi diperuntukan bagi masyarakat kecil, namun di lapangan ternyata digunakan pula oleh orang mampu atau Industri Skala besar.

“Kalau kami lihat pendistribusian tabung gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran sehingga, kerap kali mengalami kelangkaan dan wajar harganya kian meroket tidak sesuai dengan HET,” ujarnya.

Untuk itu, disampaikannya, penyelewengan distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram ini, menjadi bukti penyelewengan dan penghianatan kepada masyarakat kecil.

“Jelas dengan terbukti penyelewengan yang ada, mengakibatkan Subsidi Pasokan pada masyarakat kecil kurang dan sering susah didapat,” paparnya.

Kondisi tersebut, jelas jadi fenomena dampak dari ketidakadilan. “Kami mendesak pemerintah dan Pertamina bisa memperketat pengawasan dan penindakan oknum nakal,” pintak sumber.

Karena menurutnya, permainan penjualan tabung gas elpiji 3 kilogram, hingga pasokan langka harga dimahalkan semakin menjadi. “Akibatnya harga pasar jadi mengikuti kondisi ekonomi liberal. Kami harapkan bisa ada solusi masalah ini jika tidak masyarakat bisa menderita,” tandasnya.

Sementara Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Sanderson Syafe’i, ST. SH meminta Pertamina mengambil langkah tegas terhadap para agen dan pangkalan yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam hal distribusi gas elpiji bersubsidi tiga kilogram.

“Dari data 273 pangkalan yang dilakukan enam agen berkaitan dengan distribusi, kita minta Pertamina mengambil tindakan tegas bahkan bila perlu hingga pada penutupan,” ujarnya Sanderson, saat ditemui di ruang kerjanya.

Atas banyaknya laporan masyarakat YLKI Lahat Raya langsung mengecek kebenarannya, ternyata memang ditemukan Pangkalan LPG 3 Kg dikawasan elit, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) nya sangat kecil dan juga dalam satu kelurahan bisa mencapai enam pangkalan serta pelaku usaha menengah atau besar yang tidak berhak menggunakan gas tiga kilogram. 

“Kita akan terus monitoring Agen dalam  menempatkan pangkalan agar tepat sasaran dan menyesuaikan jumlah penggunaan gas yang memang untuk RTM dengan pola pendistribusian yang benar tanpa pungli tentunya HET akan bisa terwujud disetiap wilayah”, ujar Sanderson.

Hal dikeluhkan warga atas harga yang hampir dua kali HET terjadi saat ini untuk mendapatkan LPG 3 Kg di sejumlah titik lokasi. Sanderson mempertanyakan fungsi pengawasan Pertamina MOR II terhadap kinerja Agen dalam menempatkan pangkalan yang tidak merujuk Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM No. 17/5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tersebut LPG Tertentu di Daerah, karena hal ini telah berlangsung lama penumpukan pangkalan dalam satu wilayah distribusi dan ketidak transparan data publik. Seharusnya pihak Pertamina segera melakukan langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya minta pertamina segera melakukan pemerataan pangkalan di Kabupaten Lahat ke kelompok pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) agar tercapai harga HET dengan sistem wilayah distribusi yang benar serta setiap pangkalan bertransaksi cashless atau mocash meminimalisir kecurangan,” ucap Sanderson.

Sebagai upaya jangka panjang yang dilakukan untuk meredakan keresahan masyarakat yakni dengan membenahi lokasi pangkalan elpiji tiga kilogram sesuai ketentuan Pemerintah. (Din)