Pansus Batal RDP Bersama Sekjen KPK

   Jakarta, jurnalsumatra.com – Panitia Khusus Hak Angket DPR RI tentang Tugas dan Wewenang KPK batal menyelenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis.
Rapat dengar pendapat dengan agenda memanggil Sekjen KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK batal karena keduanya mengonfirmasi tidak bersedia hadir.
“Pansus tetap akan menggelar rapat dan menyatakan bahwa rapat yang berkenaan dengan Sekjen KPK maupun terkait dengan Labuksi, mungkin kami akan tunda pelaksanaannya sampai dengan ada langkah berikutnya,” kata Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung Nusantara, Jakarta.
Agun mengatakan bahwa pihaknya baru mendapatkan surat pemberitahuan KPK tidak bisa memenuhi panggilan Pansus pada hari Kamis (26/10). Padahal, Pansus telah mengirim surat panggilan pada hari Senin (23/10).
Dalam surat KPK itu, dijelaskan bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo menginstruksikan kepada Sekjen KPK dan Koordinator Unit Labuksi KPK untuk tidak menghadiri undangan Pansus Angket.

    “Selain itu, alasannya menyatakan bahwa KPK masih tetap menjadi pihak terkait menunggu agar putusan MK bisa diselesaikam terlebih dahulu. Pada prinsipnya, beliau menunggu putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa pemanggilan Sekjen  untuk mengonfirmasi hasil temuan Pansus, di antaranya terkait dengan fokus penyelidikan tentang tata kelola sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu, menurut dia, pemanggilan Koordinator Unit Labuksi KPK berkenaan dengan tata kelola barang rampasan dan sitaan negara yang diketahui dari berbagai pemberitaan itu sudah banyak hal yang dilakukan KPK dan Pansus ingin mendalami lebih jauh terhadap barang rampasan dan sitaan tersebut dari aspek hukumnya.
“Jangan sampai ada hal-hal di kemudian hari ternyata barang-barang yang dilelang tersebut masih bermasalah,” katanya.
Agun mengatakan bahwa rapat Pansus pada Kamis menjadi rapat internal untuk mengambil keputusan mengundang, atau meminta kepada pimpinan DPR dalam masa reses ini, untuk mengadakan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR.
Hal itu, menurut dia, untuk menyelesaikan dan menuntaskan keseluruhan tugas akhir dari Pansus KPK.(anjas)

Leave a Reply