Pansus KPK DPR Rekomendasikan Penyusunan RUU Penyadapan

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Kewenangan KPK DPR RI Junimart Girsang mengatakan salah satu rekomendasi pansus adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.
“DPR akan mengajukan RUU tentang Penyadapan, nanti akan diatur bagaimana cara menyadap, lamanya waktu penyadapan, siapa yang bisa disadap dan siapa yang memberi izin,” kata Junimart di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan penyusunan RUU Penyadapan itu bagian memperkuat KPK dengan cara penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak melanggar hukum sehingga perlu dibuat RUU tersebut.
Junimart mengatakan penyusunan RUU Penyadapan akan melibatkan KPK karena lembaga tersebut memerlukan fungsi penyadapan sehingga masukannya diperlukan agar RUU tersebut komprehensif.
“Kami minta pendapat KPK agar UU tersebut bisa menampung seluruh aspirasi, seluruh pokok pikiran lembaga terkait seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kemenkumham,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan rekomendasi Pansus KPK yang lain adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) di KPK yaitu terkait tenaga kerja di institusi tersebut harus direkrut sesuai Undang-Undang.
Dia menjelaskan di akhir masa sidang ini, rekomendasi Pansus tersebut akan diajukan dalam Rapat Paripurna DPR mengenai hasil kerja Pansus selama ini.
“Secara tata negara, tentu keputusan Paripurna harus diikuti oleh siapapun termasuk Presiden,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi menjelaskan jika RUU Penyadapan merupakan hal terpisah dari rekomendasi yang akan dikeluarkan Pansus.
Menurut dia, pembuatan RUU Penyadapan bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Hal itu sama dengan produk UU yang bakal dihasilkan parlemen.
“Kalau itu berkaitan dengan RUU Penyadapan itu adanya di Baleg (Badan Legislasi), sedangkan ini adalah pansus,” kata Taufiqulhadi terpisah.
Politisi Partai NasDem itu mengatakan untuk rekomendasi Pansus, ada tiga poin utama yang akan diberikan kepada KPK yaitu tata kelola sumber daya manusia, keuangan, dan kelembagaan.(anjas)

Leave a Reply