Panwascam Serbu Bawaslu Lahat

Lahat , jurnalsumatra.com – Distribusi dana operasional bulan Juni 2019 dari sekretariat Bawaslu Lahat yang tidak sesuai dengan flapon anggaran membuat puluhan anggota Panwascam mendatangi kantor Bawaslu Lahat. Selain merasa tidak di hargai, Panwascam menduga pembagian dana operasional sebesar Rp.3.300 ribu telah terjadi pemotongan sepihak.

Ekson (35) salah satu perwakilan Panwascam kabupaten Lahat mengatakan, sebelumnya anggaran operasional yang di dapat perbulan lebih kurang sebesar Rp.16 juta per bulan. Namun, untuk akhir masa pengabdian yakni bulan Juni 2019 anggaran yang di bagikan hanya sebesar Rp.3.300 ribu, hal ini jelas menjadi pertanyaan mengingat masih adanya kontrak sewa kantor dan fasilitas lainnya yang belum di bayar.

“Dana yang seharus nya di bagikan kepala Sekretariat pada bulan Juni 2019 malah di bayarkan pada bulan September 2019. Hari ini Kamis (19/9/2019) kami memenuhi undangan dari bendahara Bawaslu Lahat namun malah yang ngundang tidak datang,” ujarnya di dampingi Panwascam lainnya.

Ia menjelaskan, mirisnya saat di pertanyakan ke Bendahara dan kepala Sekretariat jawaban yang di berikan sangat tidak mendidik dan hal ini merupakan kebijakan dari Bawaslu Sumsel dan Lahat sehingga pinpinan Panwascam tidak boleh turut campur.

“Jika sifat nya hanya kebijakan, kenapa selama ini di berikan sesuai RKA (Rencana Kegiatan Anggaran). Kami ikhlas jika memang benar dana tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada namun hingga saat ini belum ada keterangan maupun penjelasan yang mendasar,” imbuhnya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Lahat Karlisun MM menutur kan, dana operasional bulan Juni 2019 yang di bayarkan pada bulan September 2019 merupa kan kebijakan dari Bawaslu. “Itu adalah kebijakan, coba baca aturan yang ada dalam UU dan Perbawaslu tentang keuangan. Jadi para pimpinan Panwascam tidak boleh mencampuri urusan Sekrerariat,”jelasnya dengan nada tinggi.

Ketua Bawaslu Lahat Andra Juarsah Mpd melalui Kordiv Penindakan Pelanggaran Paigal Firdaus ST mengungkapkan, selama ini unsur pimpinan tidak mengetahui mekanisme keuangan karena memang wewenang sekretariat dan bendahar. Terkait ke kecewaan para Panwascam seluruh Komisioner sangat memaklumi.

“Kami saja baru tahu bahwa dana yang di bagikan dari sebelumnya Rp.15 juta menjadi Tiga juta. Seluruh pimpinan dan Sekretariat punya TUPOKSI masing-masing sehingga tidak akan mencampuri urusan satu sama lainnya,” kilah Firdaus. (Din)