Panwaslu Gelar Rapat Koordinasi

BANYUASIN, SUMSEL,Jurnalsumatra.com- Panwaslu Banyuasin mengelar rapat koordinasi bersama Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri dan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuasin di Gedung Graha Sedulang Setudung Pemkab Banyuasin, Selasa (6/3) 2018.

Acara ini dilakukan sekaligus  mensosialisasiian kepada mereka tentang Peraturan KPU dan Undang-undang Desa agar tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis seperti berfoto dan hadir pada acara yang dihadiri Paslon baik Bupati dan Gubernur sehingga terhindar dari penindakan Panwaslu.

“Perlu diketahui ini bentuk pencegahan kami, karena sering melihat Kepala Desa dan ASN yang tidak mengerti dasar hukum tentang tata acara melibatkan diri pada acara yang ada Paslonnya sehingga dianggap tidak netral dan melanggar peraturan KPU,”ujar Ketua Panwaslu Banyuasin, Iswadi SPd.

Sesuai dengan Undang-Undang No 10 tentang Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati, UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. lanjutnya jika masih ada yang ditemukan maka akan diberikan penindakan.

Kegiatan yang bertema, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu, sejauh ini, tambah Iswadi  pihaknya sudah ada upaya memberikan sosialisasi melalui media massa dan tokoh masyarakat mengenai kriteria dalam bersosialisasi dimasyarakat.

“Diharapkan mereka menjaga netralitas, jika usai sosialisasi ini kami menemukan kades yang terlibat dalam kampanye Paslon maka kami akan memberikan penindakan. Contohnya jika ada kades yang berfoto dengan paslon akan diberikan sanksi berupa tertulis, lisan dan berhenti sementara,”tegasnya.

Bupati Banyuasin SA Supriono melalui Asisten 1 Setda Dr Senen Har mengatakan, Pemkab Banyuasin telah menindaklanjuti edaran Kemenpan RB tentang  pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak  2018 ini.

“Larangan ASN terlibat dalam politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Rakor ini, tegasnya  dilaksanakan untuk memberitahukan kepada penyelenggara pemerintah untuk tetap netralitas. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih baik dan motivasi kepada masyarakat untuk menyukseskan Pemilukada serentak 2018.

Dalam undang-undang tersebut, terangnya ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/beraflliasi dengan partai politik. Untuk itu, dalam aturan itu menegaskan beberapa larangan terhadap aktivitas PNS.

“ASN  dilarang menghadiri deklarasi bakal calon atau bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon partai politik,”katanya.

Selanjutnya, ASNN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Berdasarkan peraturan itu menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi moral maupun sanksi adminitrasi tergantung kadar pelanggarannya,”tegas Senen. (Bio/Lubis)

Leave a Reply