Panwaslu Muba Deklarasi Tolak Politik Uang Sara

Muba, Sumsel, jurnalsumatra.com – Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)  menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang, politisasi SARA  untuk Pilkada berintegritas. Acara tersebut dihadiri berbagai pihak seperti Ketua KPU, perwakilan Polres Muba, Kodim, Kejaksaan Negeri, Sat-Pol PP, ketua Partai Politik, BEM Rahmaniyah dan Politeknik Sekayu, berlangsung didepan kantor Panwaslu Muba dijalan Kolonel Wahid Udin Simpang Empat Kayuara Kecamatan Sekayu, Rabu (14/2/2018).

Dalam sambutanya ketua Panwaslu Muba Dodi Sapari SE mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada seluruh pimpinan partai politik, pasangan calon, pemerintah daerah, organisasi masyarakat pemantau, media cetak dan media elektronik.

“Ucapan terimakasih ini kami sampaikan atas kesediaan dan kesiapan bapak-bapak untuk menolak dan melawan praktik politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 mendatang. Maka komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan Pilkada yang bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatra Selatan.”Paparnya.

Menurut Dodi tantangan proses demokrasi semakin lama makin dinamis.”Tatangan itu bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada yang berintegritas. Disini Panwaslu memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak, pasalnya politik uang dan politisasi SARA itu musuh kita bersama.

Dodi juga menjelaskan kalau politik uang akan menciptakan potensi tindakan korupsi. Sedangkan politisasi SARA berpotensi menganggu tali persaudaraan dalam Negara kesatuan Indonesia.

“Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi dibanyak daerah pada pilkada sebelumnya juga terjadi pada pemilihan legislative dan Pilpres 2014. Sehingga pembangunan sarana public merupakan contoh kasus akibat maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang dan bagi-bagi sembako.

Sehingga melalui deklarasi ini hendaknya semua pihak, seperti penyelenggara Pemilu, Partai Politi, Kementrian, Lembaga dan seluruh rakyat Indonesia  secara sungguh-sungguh  sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, tanpa praktik politik uang dan politisasi SARA. “Harap Dodi. (Rafik Elyas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − eight =