Patuhi Lobi Pemerintah Arab Terkait Perekaman Biometric

Jakarta, jurnalsumatra.com –  Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi)  melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait  pemberlakukan aturan wajib perekaman biometric dalam pengurusan visa umroh.
“Patuhi melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk  menunda dan mengevaluasi pemberlakukan perekeman biomteric, yakni perekaman sidik jari dan  retina mata, bagi jamaah umroh Indonesia,” kata Ketua Harian Patuhi, H Baluki Ahmad, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut H Baliki Ahmad, diberlakukannya aturan perekaman biometrik mulai 17 Desember mendatang, membuat birokrasi semakin panjang dan dapat berdampak pada gagalnya pemberangkatan jemaah karena habisnya mofa (pengesahan visa umroh), sementara perekaman biometricnya belum dilaksanakan.
Karena itu, Delegasi Patuhi setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berangkat dari Jakarta ke Arab Saudi, pada Selasa (11/12), untuk melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Delegasi Patuhi terdiri dari para Ketua Harian yakni, H Baluki Ahmad, H Joko Asmoro, H Artha Hanif, H Magnatis Chaidir, Sekretaris Jenderal Muharom Ahmad, serta Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri H Ali Mohamad Amin.
Menurut H Baluki, agenda Delegasi Patuhi di Arab Saudi adalah, bertemu dengan Konsul RI di Jeddah, Kementerian Haji Arab Saudi dan Kementerian Kerajaan Arab Saudi, untuk memperjuangkan penundaan dan evaluasi kebijakan perekaman biometrik yang diberlakukan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

H Baluki menjelaskan, perekaman biometric akan dilakukan oleh operator yang telah ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yakni VFS Tasheel.  Perusahaan ini pun telah mendirikan sejumlah kantor di Indonesia untuk melakukan perekaman biometric bagi jemaah umroh Indonesia.  Karena wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan kondisinya beragam, sehingga jumlah kantor VFS Tasheel  yang sangat terbatas,  sehingga tidak memadai dan bahkan menyulitkan calon jamaah umrah.
Dia mencontohkan, banyak calon jamaah umrah Indonesia yang berasal dari daerah pedalaman dan terpencil, mengalami kesulitan, hanya untuk melakukan perekaman biometric saja. “Banyak juga masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pedalaman dan terpencil, sehingga untuk mencapai ibu kota kabupaten harus menempuh perjalanan sampai berhari-hari,” katanya.
Joko Asmoro menambahkan, faktor usia dan kondisi fisik calon jamaah umrah juga mempengaruhi. “Tidak semua calon jamaah umrah ini berusia muda dan berbadan sehat, sehingga aturan perekaman biometric ini menjadi kendala yang sangat berat bagi calon jamaah Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, ribuan calon jamaah umrah dan masyarakat yang menamakan diri Jamaah Umrah dan Masyarakat (Jumrat) melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri. Agendanya adalah, meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk membatalkan pemberlakukan kebijakan perekaman Bbometric oleh VFS Tasheel, karena dinilai memberatkan jamaah umroh Indonesia.(anjas)

Leave a Reply