PDAM Tirta Musi Nunggak Setoran ke Pemkot Palembang

Palembang, jurnalsumatra.com – Pada tahun anggaran 2017 pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengganggarkan pada Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal dari PDAM Tirta Musi sebesar Rp 55.152.894.174,00. Sementara pada tahun 2016 PDAM Tirta Musi telah memberikan kontribusi dari laba PDAM Tirta Musi sebesar Rp 39.821.297.705,-.

Koordinator FITRA Sumsel Nunik Handayani mengatakan,  berdasarkan hasil Laporan Keuangan Perusahaan (Audited) Tahun Buku (TB) 2016 menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan pada PDAM Tirta Musi adalah sebesar Rp 100.212.190.294,34. Maka sesuai Perda Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penggunaan Laba Bersih pada PDAM telah mengatur bahwa penggunaan laba bersih PDAM adalah sebesar 30% untuk dana pembangunan daerah dan 25% untuk anggaran belanja daerah.

“Berikut adalah bunyi pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut pertama               untuk dana pembangunan Daerah sebesar 30%. Kedua untuk anggaran belanja daerah sebesar 25 %. Ketiga,  untuk cadangan umum sebesar 10%. Selanjutnya keempat,  untuk sosial dan pendidikan sebesar 7,5% dan kelima   untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 7,5%,” ujarnya.

Nunik menjelaskan,  berdasarkan peraturan tersebut, Pemkot Palembang berhak untuk menerima 55% (30%+25%) dari laba bersih yaitu sebesar Rp 55.116.704.637,14. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari PDAM Tirta Musi yang belum disetorkankan oleh PDAM Tirta Musi adalah sebesar Rp 15.295.406.932,14 yaitu (Rp 55.116.704.637,14 – Rp 39.821.297.700,00).

Bahkan, dari hasil LHP sebelumnya yaitu Nomor 82/LHP/XVIII.PLG/11/2016 tanggal 25 November 2016 telah disampaikan oleh team audit BPK bahwa Pemkot Palembang dan PDAM Tirta Musi belum melaksanakan ketentuan terkait penggunaan laba PDAM Tirta Musi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian PDAM Tirta Musi dan Perwako Nomor 33 Tahun 2013 tentang penggunaan laba bersih pada PDAM Tirta Musi.

“BPK merekomendasikan Walikota Palembang agar segera menganggarkan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Musi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memerintahkan kepada Direksi PDAM Tirta Musi agar segera menyetor kontribusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ternyata walikota tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK. Lemahnya kontrol serta komitmen pemerintah kota Palembang terhadap upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan serta upaya untuk memberikan pelayanan serta peningkatan keseahteraan kepada masyarakat Kota Palembang,” bebernya.

“FITRA Sumsel merekomendasikan agar para pihak yang berwenang segera mengusut dan memproses agar PDAM Tirta Musi segera menyetorkan/ membayarkan sisa kurang bayar yang menjadi kewajiban PDAM Tirta Musi atas keuntungan yg diperoleh dari laba bersih pada Tahun Buku 2016 yaitu sebesar Rp. 15.295.406.932,14,” pungkasnya.  (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =