PDIP Situbondo Akan Gugat RSUD Abdoer Rahem

     Situbondo, jurnalsumatra.com – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Situbondo akan menggugat RSUD Abdoer Rahem Situbondo, Jawa Timur, karena pelaksanaan psikotes bakal calon legislatif dinilai tidak profesional hingga menyebabkan berkas sejumlah bacaleg dikembalikan oleh KPU setempat.
“Pelaksanan psikotes di rumah sakit milik Pemkab Situbondo tersebut sangat tidak professional. Akibatnya, hasil psikotes yang tidak jelas tersebut sangat merugikan sejumlah bacaleg PDI Perjuangan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Situbondo Narwiyoto di Situbondo, Jumat.
Sejumlah bacaleg dinilai belum memenuhi syarat (BMS), menurut dia, karena hasil psikotes yang diterimanya dari rumah sakit tidak jelas. Di dalam surat hasil psikotes disebutkan “masih memerlukan pemeriksaan jiwa lanjutan dan observasi tambahan”.
Meskipun demikian, lanjut dia, setelah PDIP Situbondo melakukan konfirmasi melalui surat tertulis, pihak rumah sakit justru memberikan penjelasan membingungkan.
Pihak RS menyatakan bahwa yang dimaksud masih memerlukan pemeriksaan jiwa lanjutan dan observasi tambahan itu belum digolongkan sedang mengalami gangguan jiwa atau memiliki gangguan jiwa.
Ada tiga kategori hasil psikotes dari RSUD Abdoer Rahem, katanya, yaitu tidak ditemukan gangguan jiwa yang nyata dan ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata, serta masih memerlukan pemeriksaan jiwa lanjutan dan observasi tambahan.

“Pada poin ketiga tersebut sangat membingungkan. Pada saat kami menemui Direktur RSUD Abdoer Rahem menyebutkan maksud poin ketiga belum digolongkan sedang mengalami gangguan, padahal akibat hasil psikotes tersebut sejumlah berkas bacaleg PDIP dikembalikan KPU karena dinilai belum memenuhi syarat,” ucapnya.
Menurut Narwiyoto, hasil psikotes di rumah sakit pelat merah itu sangat janggal karena masih multitafsir dan membuat sejumlah bacaleg PDIP sangat dirugikan secara materiil maupun imateriil.
“Saya sudah mencari perbandingan hasil psikotes ke rumah sakit lain di luar daerah. Hasilnya sangat jelas karena hanya ada dua pilihan, yaitu menyatakan sehat rohani atau mengalami gangguan jiwa,” katanya.
Ia menambahkan bahwa setiap pemohon (bacaleg) harus membayar biaya psikotes Rp180 ribu rupiah. Sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan psikotes dilakukan dengan dua cara, yaitu tes tulis dan tes wawancara.
“Namun, di RSUD Abdoer Rahem hanya dilakukan tes tulis. Oleh karena itu, saya mengajak bacaleg dari partai lain yang merasa dirugikan untuk bergabung dengan PDIP menggugat pihak rumah sakit,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Abdoer Rachem Situbondo dr. Tony Wahyudi belum bisa dikorfirmasi. Ketika Antara mencoba menghubungi melalui pesan singkat, juga belum mendapatkan jawaban.(anjas)

Leave a Reply