PDProdexim Merugi Terus Tidak Pernah Untung

Palembang, jurnalsumatra.com – Nunik Handayani dari Fitra Sumsel kembali merralis siaran pers yang spektakuler.adapun yang jadi sorotanya BUMD milik Pemprov Sumsel PD Prodexim.

Menurut ungkapan Fitra Sumsel PD Prodexim dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Produksi, Ekspor dan Impor Palembang. PD Prodexim bergerak dalam bidang usaha properti dan developer, perdagangan umum dan jasa, perdagangan, konstruksi dan pekerjaan sipil, perbengkelan, dan pengadaan kendaraan bermotor dan alat berat dan jasa lainnya.

Pada tahun 2013 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan Penyertaan Modal kepada PD Prodexim sebesar Rp. 23.571.984.402,00 dengan komposisi 100%.Namun sejak tahun 2014 s.d 2017 PD Prodexim tidak pernah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Biro Perekonomian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD Prodexim diketahui bahwa Laporan Keuangan PD Prodexim per 31 Desember 2013 merupakan Laporan Keuangan terakhir yang disampaikan kepada Pemprov Sumsel. Ternyata Dalam Laporan Laba Rugi Tahun 2013, PD Prodexim mengalami kerugian sebesar Rp10.984.870.910,3, yang terdiri dari rugi tahun berjalan (2013) sebesar Rp. 2.013.664.953,96, dan rugi tahun lalu (2012) sebesar Rp. 8.971.205.956,35.

Selain itu PD Prodexim mendapat dana hibah yg bersumber dari APBD Provinsi Sumsel secara berturut dari 2012 sebesar Rp. 12.359.042.281,61 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 23.571.538.281,61 dan terdapat selisih penilaian aset, saldo Ekuitas PD Prodexim per 31 Desember 2013 sebesar Rp14.052.560.116,98. Pemeriksaan selanjutnya atas Neraca per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan Laporan Keuangan PD Prodexim per 31 Desember 2013 terdapat perbedaan saldo penyertaan modal PD Prodexim sebesar Rp3.117.852.520,59 (Rp14.052.560.116,98 – Rp10.934.707.596,39). Atas perbedaan saldo  penyertaan modal tersebut, telah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Subbagian Akuntansi BPKAD namun pihak Pemda tidak dapat memberikan penjelasan perbedaan.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap,tim pemeriksa BPK telah mengirimkan surat dengan Nomor 10/Terinci- Sumsel/04/2018 tanggal 12 April kepada Direktur Prodexim, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Mei 2018 tidak ada balasan dari Direktur PD. Prodexim. Hal ini sangat bertentangan dengan Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim terutama pada pasal 6 ayat (1)yang mengatakan bahwa Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang danmengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.Ternyata pada implementasinya justru mengalami kerugian pada setiap tahunnya. Yang artinya bahwa ada kesalahan baik dalam kepemimpinan pada PD Prodexim itu sendiri juga pada pengelolaan atau managemennya.

Untuk itu FITRA Sumsel merekomendasikan agar Pembinaan terhadap PD Prodexim harus segeradilakukan yaitu yaitu dengan melakukan evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) secara rutin pada PD Prodexim, minimal setahun dua kali, sehingga konsep pengelolaan perusahaan yang baik (GCG) bisa terwujud sehingga tujuan dari PD Prodexim sebagai BUMD bisa tercapai yaitu dapat memberikan sumbangan pendapatan (penerimaan) daerah dan dapat memajukan perekonomian serta melaksanakan pembangun daerah melalui pelayanan kepada masyarakat.

Demikian siaran pers yang dterima jurnalsumatra.com dari fitra sumsel. 9nunik)

Leave a Reply