Pelatihan Pengambilan Sampel untuk Tes DNA Forensik

YOGYAKARTA, jurnalsumatra.com – Saat ini, perburuan ilegal terhadap satwa/fauna dan flora yang bernilai ekonomis tinggi di Indonesia semakin marak. Dan, berbagai macam cara sudah dilakukan pemerintah Indonesia — khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — untuk melindungi satwa-satwa dari perburuan atau perdagangan ilegal dan flora khususnya dari pembalakan liar (illegal logging).

Hal itu disampaikan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan,  Ir. Tandya Tjahjana, M.Si, pada acara pelatihan pengambilan dan penanganan sampel barang bukti untuk tujuan tes DNA forensik, hari ini.

Di depan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan narasumber pada pelatihan, Ir. Tandya Tjahjana, M.Si, mengatakan, masih banyak ditemukan kasus perburuan atau perdagangan ilegal beserta barang buktinya. “Tidak mudahnya membuktikan adanya perburuan atau perdagangan ilegal itu, salah satunya disebabkan karena penanganan barang bukti yang belum optimal,” kata Ir. Tandya Tjahjana, M.Si.

Menurut Tandya, diperlukan pengetahuan yang cukup bagi para petugas lapangan yang menemukan atau mengambil barang bukti sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. “Sampai dengan bagaimana cara menyelamatkan barang bukti sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum untuk proses peradilan di pengadilan,” kata Tandya Tjahjana.

Untuk itu, maka diperlukan pelatihan untuk pengambilan dan penanganan sampel barang bukti. Sehingga bisa digunakan sebagai barang bukti yang sah di mata hukum, khususnya sebagai sampel untuk identifikasi jenis ataupun asal-usul menggunakan penanda DNA.

Sebagai lembaga riset, Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) bekerjasama dengan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan serta United Nation Development Program (UNDP) mendukung upaya penegakan hukum bagi perdagangan ilegal terhadap satwa dan flora dilindungi di Indonesia melalui kegiatan pelatihan ini.

Dalam pelatihan ini dikenalkan pengambilan dan penanganan sampel flora dan fauna untuk tujuan DNA forensik. “Sehingga bisa digunakan sebagai alat bukti untuk proses peradilan karena hasil analisis dapat benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya,” papar Ir. Tandya Tjahjana, M.Si.

Adapun tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan para petugas lapangan di lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, yang ditugaskan di lapangan, baik untuk patroli maupun penanganan kasus dengan penemuan barang bukti baik flora maupun fauna.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memahami peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan perdagangan flora dan fauna ilegal. Juga mengetahui sampel flora dan fauna untuk tujuan DNA forensik. Selain itu, mengetahui metode pengambilan dan penanganan sampel flora dan fauna untuk tujuan DNA forensik.

Kegiatan pelatihan selama dua hari ini disampaikan paparan teori dari Puslabfor Polri, Lembaga EIJKMAN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fakultas Kehutanan UGM dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.

Selain itu, sebanyak 35 orang peserta ikuti praktek lapangan dengan narasumber peneliti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 15, Pakem, Sleman.

Ke depan, upaya penegakan hukum atas perdagangan ilegal terhadap flora dan fauna di Indonesia yang menjadi salah satu tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijalankan dengan baik, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. (Affan)

Leave a Reply