Pembahasan Perubahan APBD Harus Sesuai Pada Hukum

Palembang, jurnalsumatra.com – Pemprov Sumatra Selatan (Sumsel) telah melakukan penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN dilingkungan Pemprov pada April 2019 lalu. Namun kebijakan tersebut mendapatkan pertentangan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel lantaran tidak ada aturan hukumnya.

Hal tersebut dibenarkan Ketua DPRD Sumsel MA Gantada, menurutnya  dalam pembahasan APBD Perubahan 2019 menurutnya mesti berpijak pada aturan yang berlaku.

“ Menelaah, meneliti,mendiskusikan tidak bisa seketika, itukan memakan waktu karena ditelaah, diteliti dan diskusikan, tidak bisa seketika, masing-masing kita mencari format, intinya apa sih dasar hukumnya, sejauh mana kegiatan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip anggaran, itu yang sedang kita diskusikan, jadi tidak ada yang berlarut-larut, sementara disisi lain agenda di bulan Agustus padat sekali, kita berlomba dengan itu sampai dibawah  tanggal 18 Agustus ini  berlomba-lomba,” katanya saat ditemui usai rapat pembahasan APBD Perubahan 2019 di kantor DPRD Sumsel, Rabu (14/8/2019).

Menurutnya semua penganggaran ini harus ada dasar hukumnya.” Kita sangat setuju untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya ASN, kita sangat setuju, selama ini kita mengenal tunjangan perbaikan penghasilan berupa pemberian uang (TPP), begitu kita rapat ada program TPP di bagi dua, sebagian uang sebagian beras  ini kita singkronkan ada dasar hukumnya enggak, kalau ada dasar hukumnya no problem,” katanya.

 Program OPD tersebut menurutnya juga harus sesuai dengan aturan dan memungkinkan untuk terlaksana sepanjang anggarannya ada. “Ini harus di singkronkan, ditelaah di teliti diskusikan,” katanya.

Sedangkan untuk pembahasan APBD 2020 menurut politisi PDIP ini menegaskan kemarin pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Depdagri dan diharapkan Depdagri APBD 2020 diselesaikan pembahasannya oleh DPRD periode sekarang, kalau bisa.

“ Melihat dari jadwal, karena kita pelantikan September, DPRD yang akan datang itu baru bisa ready kemungkinan di bulan Desember, bisa ready dengan seluruh alat kelengkapannya, karena langkah pertama DPRD itu alat kelengkapannya baru ada pimpinan dan itu sementara, “ katanya.

 Agenda selanjutnya DPRD yang baru menyiapkan aturan-aturan main, tata tertib lalu bisa menyiapkan alat kelengkapan dewan dan ini bisa memakan waktu.

“Disitu stagnan kekosongan kinerja dari DPRD yang kedepan,” katanya.

 Dan APBD 2020 sesuai yang telah di jadwalkan DPRD Sumsel akan selesai di bahas di tanggal 22 September.

“Menurut informasi dan konsultasi kita dengan Depdagri , ada satu kegiatan yang wajib dab urgen harus selesai nanti sudah ada wacana pengembangan dengan menggunakan APBD Perubahan, ini bergantung kedua belah pihak, kalau kita menerima usulan dari eksekutif kita telaah, teliti dan bahas secara bersama, dari sisi DPRD masih menunggu kesiapan APBD induk 2020 oleh eksekutif sekarang sedang berjalan KUA PPAS untuk APBD perubahan 2019,” katanya.(UDY)