Pembangunan Bandara Wondama Terkendala Pembebasan Lahan

     Wasior, jurnalsumatra.com – Pembangunan bandar udara baru di Kampung Dotir, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, masih terkendala permasalahan pembebasan lahan.
Kepala Dinas Perhubungan Teluk Wondama Bernadus Setiawan di Wasior, Rabu, mengatakan pihaknya sedang melakukan pendekatan bersama masyarakat pemilik hak ulayat.
Menurut dia, semula pemerintah menargetkan pembangunan bisa dimulai pada awal 2018.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah  menggelar pertemuan dengan pemilik hak ulayat di Balai Kampung Dotir, Selasa (23/1). Hal itu dilakukan agar masyarakat mendukung upaya pembebasan lahan.
“Penyusunan rencana induk bandara sudah selesai. Dokumen tersebut siap dibahas bersama Kementerian Perhubungan,” kata Bernadus.
Menurutnya, pembangunan  belum bisa dilaksanakan sebelum ada surat pernyataan pelepasan tanah dan tanda bukti pembayaran ganti rugi lahan tersebut.
“Lahan sudah siap 700 x 4.000 meter. Pembangunan fisik bisa jalan kalau dua syarat itu dilaksanakan dulu,” ujar Bernadus dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Bernadus Imburi, Wakil Bupati Paulus Indubri, dan Ketua DPRD Kuro Matani.

Pada kesempatan tersebut, kata dia, bupati mengharapkan masyarakat pemilik tanah mendukung upaya pemerintah dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa menghambat pembangunan bandara baru.
“Beliau bilang, dibanding beberapa kabupaten lain seperti Manokwari Selatan, Fakfak, Raja Ampat dan Manokwari, kita sudah terlambat. Padahal kita yang duluan mulai. Manokwari Selatan baru 2017 mereka mulai, kita sudah dari 2016,”ujar Bernadus mengulang pernyataan bupati.
Terkait pembebasan lahan tersebut, pemkab akan membayar apa yang menjadi hak masyarakat sesuai dengan perhitungan harga dasar tanah yang berlaku saat ini.
“Pemerintah akan bayar secara cicil, karena ini membutuhkan uang yang banyak jadi kami bayar secara bertahap. Yang penting bapak ibu semua sepakat untuk lepas tanah ini dulu, kalau tidak berarti kita akan ketinggalan terus,” ujarnya lagi.
Wakil Bupati Paulus Indubri menambahkan pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada tahun ini. Dana pembebasan lahan tersebut sudah dialokasikan dalam APBD 2018.
“Pembayaran tahap I akan secepatnya kita lakukan,” kata Indubri.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 4 =