Pembangunan Masjid Sriwijaya Termegah Di Asia “Mangkrak”

Palembang, jurnalsumatra.com – Gubernur Sumsel Alex Noerdin pernah menyatakan kepada masyarakat melalui media masa mengenai pembangunan Mesjid Sriwijaya, “Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 20 hektare yang didukung dengan peralatan modern diharapkan selesai sesuai dengan rencana sebelum pelaksanaan Asian Games 2018,” ucap Gubernur Sumsel kala itu (30 Sep 2016)

Menurut beliau, Kota Palembang memiliki potensi wisata religi dengan pembangunan Masjid Sriwijaya dan beberapa fasilitas lainnya yang diharapkan dapat menambah daya tarik wisatawan nusantara dan mancanegara berkunjung ke Palembang yang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 bersama DKI Jakarta.

Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya “Marwa Diah” menyatakan pula nantinya masjid tersebut  akan menjadi pusat kehidupan komunitas muslim, perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Alquran.

Namun saat ini pembangunan Mesjid Agung Sriwijaya yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang terkesan terbengkalai. Menyisakan beberapa pondasi yang telah dibangun sebelumnya dan tiada aktifitas pembangunan.

Aktivitas terakhir pembangunan terpantau pada bulan Juni 2018 dan sekarang tidak ada aktifitas apa – apa. Diperkirakan progres pengerjaan fisik bangunan Masjid Raya Sriwijaya  baru mencapai 20 persen, terdiri dari pembangunan pondasi, penimbunan, pengerasan tanah dan tiang-tiang kolom.

Menurut informasi dari tim pembangunan Mesjid Sriwijaya, “Design bangunan dikerjakan oleh konsultan perencana badan usaha milik negara (BUMN) PT Yodya Karya, sementara Pembangunan Mesjid Sriwijaya dikerjakan PT Berantas Abipraya dan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT Nindya Karya.

Pembangunan Mesjid bersumber dari  dana hibah Provinsi Sumatera Selatan  dengan total dana hibah sebesar Rp 130 milyar yakni sebesar Rp 50 Miliar di tahun 2016 dan Rp 80 Miliar di 2017. Menurut sumber yang terkait dengan pembangunan fisik bangunan Mesjid Sriwijaya kontrak fisik sebesar Rp. 130 milyar  sampai dengan tegak payung.

Namun hingga saat ini fisik bangunan hanya terlaksana pada  pondasi bangunan, penimbunan serta perkerasan tanah serta tiang-tiang kolom.  Diketahui ketua Tim pembangunan Mesjid Sriwijaya adalah “Ir EH” mantan Kadis PU CK Prov Sumsel dan Asisten Pemprov Sumsel.

Selain itu dari informasi beberapa fihak yang terkait proses pembangunan Mesjid Sriwijaya Palembang, “status tanah mesjid belum bersertifikat dan diduga masih berstatus kepemilikan fihak ketiga. Hal ini yang diduga menyebabkan Izin Membuat Bangunan (IMB) diduga belum di terbitkan Pemkot Palembang.

Mantan konsultan Perencana dan pegiat anti korupsi “Ir Feri Kurniawan” ketika dimintai pendapatnya berucap, “Perlu dilakukan audit hasil pelaksanaan pembangunan saat ini untuk menilai seberapa besar penyerapan anggaran yang seharusnya, karena anggaran sebesar Rp. 130 milyar itu sangatlah besar untuk progres saat ini”, ucap Feri.

“Ini bangunan mesjid atau rumah ibadah dengan anggaran hibah dari Pemprov Sumsel harusnya transfaran dalam penggunaan anggaran, apalagi dana hibah berdasarkan aturan Permendagri  No. 39 tahun 2012 harus dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah secara formil dan materil dalam hal ini yayasan Pembangunan Mesjid Sriwijaya”, ucap feri kembali.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan ini diberikan dengan persyaratan minimal telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurangkurangnya 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan), berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya Proposal permohonan hibah setidaknya harus memuat rencana kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, serta kelengkapan administrasi seperti susunan kepengurusan untuk organisasi kemasyarakatan, akta pendirian.

Kemudian Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Hibah 2016 dipertanggung jawabkan 2017 dan hibah 2017 dipertanggung jawabkan 2018.

Laporan pertanggung jawaban meliputi : (a) laporan penggunaan hibah, disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait; (b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Penggunaan/peruntukan hibah yang diterima harus sesuai dengan tujuan atau rencana kegiatan yang diajukan dalam usulan/proposal/permohonan hibah;

Termasuk bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran ini harus sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Dalam prakteknya, terutama untuk kegiatan kepanitiaan yang bersifat sementara atau ad-hoc, jika ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah. (tim)