Pembongkaran Aset Daerah Muara Enim Di Nilai Janggal

MuaraEnim,  jurnalsumatra.com  – Terkait pembongkaran dan penghapusan aset daerah.eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kota Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim menuai banyak kritikan.

Warga menilai ada banyak kejanggalan dan terkesan dipaksakan pada pembongkaran dan penghapusan aset daerah.eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman tersebut.

Terbukti anggaran untuk penghapusan dua aset Pemda Muara Enim tersebut di APBD Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Perkim sudah dianggarkan sebesar Rp 400 Juta. Anehnya PPK penghapusan dua aset Pemda Muara Enim tersebut tidak mengetahuinya.

Ada ketidak sinkronan pada pelaksanaan proyek ini. Lantas pihak mana yang sudah melaksanakan pembongkaran Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman  tersebut.

Hal ini disampaikan salah seorang Tokoh Masyarakat Muara Enim, Suhaimi, Senin (06/04/2020).

Dikatakan Suhaimi menanggapi tentang penghapusan dan pembongkaran gedung aset daerah yang dimaksud, dia mempertanyakan, apakah hal tersebut sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI.

Karena kata dia, setiap bangunan atau gedung yang menggunakan Uang negara seharus nya ada surat dari Menkeu bila ada penghapusan aset atau dialih fungsikan.

” Pertanyaannya, apakah Pemkab Muara Enim sudah mengantongi surat dari Menteri Keuangan tersebut ” Tanya Suhaimi.

Mengingat, lanjut Suhaimi bahwa Pemkab Muara Enim sudah menganggarkan untuk penghapusan kedua gedung tersebut di APBD Kabupaten 2020 melalui Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 400 Juta, namun yang terjadi pembongkaran kedua bangunan tersebut terkesan ada kongkolikong. Dinas Perkim sebagai sebagai leading sektor sempat tidak mengerahui pembongkaran tersebut.

” Kami mensinyalir, pada pembongkaran kedua bangunan tersebut ada kepentingan yang terselebung sehingga terkesan semaunya saja ” Ungkap Suhaimi.

Senada juga disampaikan Pintasan SE, ditambahkannya bahwa dengan kejadian pembongkaran gedung aset daerah itu, seperti mengada ada.padahal menurut dia bahwa untuk bisa melakukan pembongkaran kedua gedung harus sudah mendapat persetujuan DPRD Muara Enim yang tertuang pada APBD Kabupaten Muara Enim 2020.

” Apakah hal ini sudah mendapat persetujuan DPRD Muara Enim, ini patut ditelusuri mengingat ada dua SKPD yang menganggarkan penghapusan aset daerah.eks Gedung Perpustakaan dan kearsipan dan eks Puskesman tersebut, yaitu Dinas Perkim dan DPKAD Kabupaten Muara Enim ”  Ucap lelaki yang akrab disapa Pintas ini.

Sementara itu secara terpisah, PPK penghapusan dan Pembongkaran kedua gedung perpustakaan dan Puskesmas kota Muara Enim.Heru saat ditemui diruang kerjanya kantor Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim. Diakuinya, dia sendiri merasa kaget atas menjelaskan pembongkaran gedung eks Perpustakaan dan eks Puskesmas Kota Muara Enim tersebut.Karena kata Heru, dia sendiri sebagai PPK tidak mengetahuinya.

” Saya sendiri sebagai PPK merasa kaget,karena saya baru dapat surat tugas dari Bapak Sekda melaui Kadin saya pada tanggal 02 april 2020 hari kemis lalu ” Ujarnya, Kamis (06/04/2020).

” Atas perintah Kadin Perkim saya dan salah staf Dinas Perkim kami berangkat ke lokasi,,sesampai disana saya tidak bisa berbuat apa apa, karena pembongkaran sudah dilaksanakan, status saya kan hanya staf bawahan, saya hanya mengikuti saja perintah atasan ” Jelasnya

Ketika disinggung masalah dana yang sudah dianggarkan di APBD Muara Enim untuk pengapusan aset melalui Dinas Perkim Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 400 Juta. Disampaikan Heru secara otomatis anggaran tersebut akan hangus alias tidak terpakai. Mengingat dana tersebut tidak terpakai karena pembongkarannya sudah dilaksanakan.

Untuk dikerahui, dari data yang ada bahwa pembongkaran dua Gedung tersebut berdasarkan Surat Persetujuan dari Bupati Muara Enim dengan nomor 028/0275/BPKAD-5/2020 tanggal 19 Maret 2020 Serta berdasarkan

Permohonan surat dari BPKAD yang bernomor 028/488/BPKAD-5/2020 Tertanggal 18 Maret 2020.

Yang ditanda tangani oleh Plt Bupati Muara Enim H.Juarsah.SH

Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim membuat surat Tugas kepada dinas dinas yang terkait untuk melaksanakan tugas pembongkaran kedua gedung tersebut dengan Surat Tugas bernomor.028/656/BPKAD-5/2020 Tertanggal 02 dan 03 April 2020 hari kemis dan Jumat.di tanda tangani oleh Sekda Muara Enim.H.Hasanudin SH.

Serta didapati informasi bahwa biaya atas pelaksanaan pembongkaran gedung tersebut di beban kan kepada Dinas BPKAD Kabupaten Muara Enim.

Terkait kejanggalan ini, Plt Bupati Kabupaten Muara Enim H Juarsah SH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir H Hasanudin ketika di konfirmasikan melaui Pesan WA, Kamis (06/04/2020)sekitar pukul 14.36 WIB, sampai berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban.(david)