Pemborosan APBD DPRD Sumsel


Palembang, jurnalsumatra.com – Dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, untuk melaksanakan fungsinya sebagai legislatif yaitu melakukan  legislasi, pengawasan dan anggaran maka diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). Hak keuangan tersebut antara lain berupa Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan. Pemberian Tunjangan Reses, TKI dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019 didasarkan pada Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain menetapkan besaran:

  1. Tunjangan Reses sebesar Rp. 21.000.000,00 (sebanyak tujuh kali dari uang representasi Ketua DPRD);
  2. TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp. 21.000.000,00 (sebanyak tujuh kali dari uang representasi Ketua DPRD);
  3. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD untuk Ketua DPRD diberikan paling banyak enam kali uang representasi Ketua DPRD; dan
  4. Belanja Penunjang Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak empat kali  uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Sementara kalau mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional, Kemampuan Keuangan Daerah untuk Provinsi Sumatera Selatan termasuk kedalam kategori sedang. Maka seharusnya dalam pemberian tunjangan pada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kemampuan Keuangan Daerah kategori sedang, adalah paling banyak lima kali dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp 15.000.000,00 (5 x Rp. 3.000.000,00), atau seluruhnya pembayaran selama empat bulan untuk 75 orang pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 3.825.000.000,00 setelah dikurangi PPh 21 sebesar 15%. Hal ini menunjukkan tentang adanya ketidak sinkronan antara peraturan yg ada didaerah dalam hal ini Pergub Nomor 43 Tahun 2017  dan peraturan diatasnya (Permendagri Nomor 62 Tahun 2017). Sehingga berdampak pada memberikan peluang/ruang terhadap terjadinya tindak korupsi.

Sehingga permasalahan tersebut talah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp. 2.476.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1).        Tunjangan Reses sebesar Rp. 744.600.000,00;

2).        Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000,00; dan

3)         Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 1.530.000.000,00.

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumsel merekomendasikan agar KPK dan Inspektorat daerah untuk memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah serta segera mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan reses, biaya penunjang operasional dan tujangan komunikasi anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke kas daerah. Demikianlah Ujar Nunik Fitra Sumsel dalam siaran persnya yang disiarkan , jurnalsumatra.com .(abr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =