Pemda Bertanggung Jawab Warga Tidak Dapat Bantuan

   Jakarta, jurnalsumatra.com – Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pemerintah daerah yang bertanggung jawab jika ada warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos).
“Saya sampaikan kepada masyarakat kalau ada yang tidak mendapatkan bantuan jangan salahkan kami, kita sudah berikan tugas dan sesuai kesepakatan yang ada pemda yang bertanggung jawab memperbarui data setiap enam bulan sekali,” kata Mensos di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Mensos disela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) data terpadu 2018 untuk Wilayah Indonesia Timur.
Dia mengatakan, posisi dan peran sentral pemerintah daerah dalam hal ini kepala dinas sosial sangat penting terkait dengan dinamika data kemiskinan.
Menurut dia, data kemiskinan tidak ada yang 100 persen definitif karena adanya dinamika yang selalu berkembang, misalnya, orang miskin bisa meningkat status menjadi lebih sejahtera atau sebaliknya.

     “Karena itu kita minta setiap enam bulan data diperbarui. Nanti sebelum penyaluran bansos ke depan saya ingin pastikan kepala dinas sosial agar data itu faktual, valid dan detil serta bisa dipertanggungjawabkan,” tambah dia.
Kementerian Sosial menargetkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat pada 2018.
Hingga saat ini, penyaluran bansos untuk tahap pertama 2018 hampir mencapai 100 persen pada Januari, dan 70-80 persen untuk Februari.(anjas)

Leave a Reply