Pemkab Batang Minta Kades Berhati-Hati Mengurus Ptsl

Batang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah meminta para kepala desa berhati¿hati dalam pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap karena program itu bentuk pelayanan pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Bupati Batang Wihaji di Batang, Senin, mengatakan masalah sengketa tanah bisa saja terjadi di lingkungan keluarga dan tak jarang pula antara pemangku kepentingan.
“Sertifikat terhadap suatu bidang tanah sangat penting karena sebagai tanda bukti hukum atas hak memiliki. Di sisi lain, sertifikat juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena bisa digunakan sebagai jaminan di bank untuk modal usaha,” katanya.
Ia menjelaskan kepala desa harus tahu regulasi tentang pengurusan PTSL namun juga harus mempermudah masyarakat tanpa menimbulkan masalah hukum.
Terkait dengan rendahnya masyarakat memanfaatkan program PTSL, kata dia, perlu sosialisasi yang lebih intensif di tingkat kecamatan maupun desa agar program tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

     Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang Triyono mengatakan target PTSL pada 2018 sebanyak 44.146 bidang tanah dan penambahan 5.000 bidang tanah sudah 100 persen tercapai.
Pada 2019, kata dia, BPN ditarget 50 ribu bidang tanah sehingga perlu adanya sosialisasi pemanfaatan peta partisipasi.
“Kami berharap melalui sosialisasi pemanfaatan peta partisipatif maka akan lebih cepat lagi target yang dicapai dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan program PTSL,” katanya.
Ia mengatakan kesuksesan pencapaian target PTSL pada 2018 tidak lepas dari koordinasi yang baik antara BPN, pemkab, dan pemerintah desa yang aktif membentuk satuan tugas dalam upaya menyukseskan program tersebut.
“Sukses ini juga tidak menyisakan permasalahan hukum. Ke depan dapat lebih dikuatkan lagi kerja sama dan lebih transparan agar tidak ada masalah, serta sesuai target yang dicapai,” katanya.(anjas)

Leave a Reply